Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun: Presiden Tidak Sedang Membicarakan Saya

Kompas.com - 10/03/2010, 20:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum berita tewasnya gembong teroris Dulmatin di Pamulang, Provinsi Banten, kasus L/C bodong sempat menjadi berita 'hangat' di berbagai media. Bahkan,  Presiden SBY sebelum menggelar rapat terbatas bidang Polhukam di kantor presiden, Jumat (5/3/2010) lalu, sempat menyinggung soal indikasi kejahatan Bank Century. Salah satu yang disoroti adalah terungkapnya kepemilikan L/C fiktif atau bodong.
 
"Disebut- sebut LC bodong, ada sesuatu yang mengarah ke tindak kejahatan, tuntaskan. Jangan tebang pilih, kebenaran harus ditegakkan untuk rayat kita. Lakukan langkah-langkah intensif dan semua kejahatan terkait Bank Century, baik di agenda pansus ataupun tidak ditegakan, mari ditegakan dengan sebiakn baiknya," ujar Presiden ketika itu.

Publik, begitu menyimak perkataan SBY, seakan tergiring dengan figur salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhammad Misbakhum. Terlebih, salah satu staf khusus Presiden SBY, Andi Arief sempat menuding Misbakhun memiliki L/C fiktif, bodong.

Kini, Misbakhun angkat bicara. Dalam diskusi di DPR, Rabu (10/3/2010), bertajuk Benang Kusut, Pasca Angket Century, politisi PKS tidak merasa disinggung oleh Presiden SBY. Dengan tegas, Misbakhun membantah tudingan Andi Arief, dirinya memiliki L/C bodong. 

"Seakan membuat imajinasi kepada masyarakat menganggap saya sedang bermasalah. Dan memaksa masyarkat untuk menerima imajinasi itu. Pertanyaan saya, benarkan saya bermasalah? Benarkah saya memiliki kasus," kata Misbakhun.

Masyarakat, katanya, dipaksa kasus yang dianggapnya sebagai imajinasi ini, kemudian dianggap sebuah barter kasus skandal Bank Century. Pansus Angket Bank Century, katanya, hidup dalam dunia yang nyata, bukan di ruang imajinasi.

"L/C itu dokumennya bank, maka tanya kepada bank. Dirut bank (kini Bank Muitara) juga sudah mengatakan bahwa L/C saya tidak fiktif. Dan tidak ada L/C yang bernama Misbakhun. Itu, atas nama perusahaan dan perusahaan saya dikatakan tidak fiktif. Orang selalu mengatakan dalam terminologi L/C fiktif. Soal fiktif itu sudah dijelaskan kepada bank," kata Misbakhun.

"Katanya bermasalah. Seperti apa masalahnya, kan sudah diaudit BPK. Tolong tanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini L/C adalah, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank, tidak pernah L/C kepada company saya. Bank ke bank," ujarnya lagi.

Ia kemudian menjelaskan, 10 L/C yang dianggap bermasalah oleh BPK dan sudah ditindaklanjuti dan memang ada 4 yang dikategorikan fiktif. Dan sudah diputuskan, ada proses pengadilannya. "Dan saya tidak ada. Kemudian, diimajinasi, saya dikatakan bermasalah, ini kamu bermasalah dan saya akan dibarter. Otak saya masih sehat, kalau orang mau punya game silahkan," tandasnya.

Misbakhun kemudian menyarankan, tidak boleh orang berbicara mengenai L/C, tanpa didasari oleh knowledge (pengetahuan) tentang apa itu sebenarnya L/C.

Ada proses, ada kasus L/C fiktif, katanya, dengan didasari prasangka yang baik dan kemudian informasinya masuk ke Presiden SBY, sama sekali tidak menyangkut dengan dirinya. Hanya menyangkut 4 L/C bermasalah lain.

"Dan saya tidak ada urusan, BPK juga sudah menjelaskan saya tidak bermasalah. Maka, ketika Presiden membicarakan L/C bodong, sama sekali sedang tidak membicarakan saya. Saya ini memiliki latar belakang bisnis, kalau kemudian dimasukkan dalam politisasi seperti ini, yang kasihan bisnis saya," tegas Misbakhun.

"Apakah seorang Andi Arief sebagai salah seorang staf presiden memiliki otoritas mengatakan L/C saya bodong atau tidak bodong? Yang mengeluarkan dokumen L/C itu Bank Mutiara, maka silahkan tanya ke sana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com