Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Kebebasan Berpendapat Jangan Timbulkan Konflik

Kompas.com - 15/12/2009, 21:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta meminta keberanian menyampaikan pendapat di alam dan negara demokrasi bisa terus dan harus dihargai walau diakui pula hal tersebut bisa memunculkan banyak perbedaan. Walau begitu, diingatkan pula bahwa perbedaan yang bermunculan jangan sampai malah dijadikan alasan pembenaran untuk membiarkan terjadinya konflik dan kekerasan.

Hal itu disampaikan George, Selasa (15/12/2009), dalam amanat yang dibacakannya saat upacara peringatan Hari Juang Kartika Tahun 2009 di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta.

Tidak hanya itu, KSAD juga mengingatkan jangan sampai kebebasan malah membuka peluang terjadinya konflik vertikal dan horizontal. "Tidak menutup kemungkinan, konflik vertikal dan horizontal yang terjadi justru dimanfaatkan pihak luar untuk mengintervensi sesuai kepentingan nasional mereka (pihak-pihak yang mengintervensi tadi)," ujar George.

KSAD kemudian meminta berbagai perbedaan yang ada sebaiknya bisa dikelola dengan semangat nasionalisme sehingga bisa mempererat kebersamaan serta memperkokoh kesatuan dan persatuan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

Hal itu, tambahnya, bisa dilakukan jika kemanunggalan TNI dan rakyat bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Menurut George, sejarah mencatat bahwa berbagai persoalan bangsa hanya bisa dituntaskan oleh seluruh komponen bangsa dengan semangat kebersamaan.

Lebih lanjut seusai upacara, KSAD juga secara tak terduga melontarkan permintaan maaf kepada masyarakat. Dia mengakui masih banyak perilaku prajurit TNI AD yang melukai dan menyakiti hati rakyat, baik disengaja maupun tidak. "Kami ini berasal dan hidup bersama rakyat. Selama ini, kita lihat bersama kerja sama konkret kami bersama rakyat, seperti menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan dalam penanggulangan bencana alam, kami selalu hadir pertama kali," ujar George.

Saat dihubungi terpisah, pengamat militer dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menilai ada kesan bahwa militer, dalam hal ini TNI AD, sudah mulai memperingatkan elemen masyarakat sipil mengenai adanya penurunan kapabilitas dalam mengelola demokrasi, terutama di kalangan sipil sendiri.

Menurut Andi, jika dilihat dari kacamata kajian Intervensi Militer ke Politik, pernyataan KSAD seperti itu bisa menjadi semacam sinyal atau gejala awal bahwa militer mulai secara terbuka mengkritik kondisi yang tengah terjadi sekarang, yang di sana keterbukaan justru berpotensi dan menyebabkan konflik di masyarakat sendiri.

"Secara tidak langsung, KSAD mau mengatakan telah terjadi semacam degradasi kapasitas kalangan sipil dalam menyelenggarakan demokrasi. Kondisi seperti itu menurut saya tidak bagus karena pernyataan seperti itu memunculkan yang saya sebut sebagai variabel struktural bagi militer untuk mengintervensi," ujar Andi.

Walau demikian, Andi menambahkan bahwa gejala dan keinginan militer untuk mengintervensi tersebut masih belum masuk dalam kategori terlalu serius sehingga kemudian kalangan masyarakat sipil harus menjadikannya sebagai pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan di kalangan mereka. Jangan sampai kondisi kebebasan menyatakan pendapat, yang kemudian memunculkan banyak perbedaan tadi, benar-benar menjadi ledakan konflik seperti dicemaskan militer.

"Apalagi jika sampai kemudian kondisi macam itu lantas berimbas mengganggu kepentingan militer sendiri. Kalau dilihat, sampai sekarang, kepentingan militer sudah mulai terganggu, terutama ketika pemerintah sipil tidak kunjung mampu mencukupi kebutuhan militer," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi menambahkan, kalaupun kemudian keinginan intervensi militer tadi diterjemahkan sebagai kemungkinan bahwa TNI akan melakukan kudeta seperti terjadi di Thailand, dia menilai kemungkinan macam itu masih sangat kecil. "Namun, kalau intervensi diterjemahkan sebagai upaya penguatan pengaruh politik sekelompok perwira militer dalam sistem politik yang ada, ya bisa saja dan mungkin terjadi. Buat saya lumayan serius jika seorang Kepala Staf yang baru mencemaskan kemampuan sipil dalam mengelola demokrasi secara terbuka seperti itu," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com