Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2.000 Kuota Haji Tambahan Tidak Digunakan

Kompas.com - 04/11/2009, 05:50 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Sebanyak 2.000 kuota haji tambahan tidak digunakan karena waktu yang terbatas. Indonesia mendapat tambahan kuota 3.000 dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, hanya 1.000-an kuota yang terpakai karena pemberian kuota yang mendadak.

Padahal, banyak jemaah haji yang masuk daftar tunggu. ”Dari segi waktu tidak mencukupi untuk memenuhi syarat administratif sehingga 2.000-an kuota tambahan hangus,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali seusai membuka 9th Annual Conference on Islamic Studies yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Senin (2/11) malam.

Dari Jawa Tengah dilaporkan, enam anggota jemaah haji dari Jawa Tengah batal berangkat karena tidak bersedia divaksinasi meningitis. Mereka adalah dua orang dari Jepara dan empat orang dari Boyolali.

Jemaah dari Boyolali membatalkan keberangkatan saat masih di daerah asal, sedangkan jemaah dari Jepara membatalkan keberangkatan setelah memasuki asrama haji. Ongkos haji akan dikembalikan kepada mereka yang batal berangkat.

”Kami sudah memberikan kesempatan untuk pikir-pikir. Meski fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan vaksin meningitis halal, mereka tetap punya pandangan lain. Mereka tanpa paksaan kemudian menulis surat pernyataan membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci,” kata Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolah Data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Adisumarmo Akhmad Su’aidy.

”Barcode”

Jemaah haji khusus atau dikenal dengan ONH plus akan mulai diberangkatkan hari Rabu ini. Namun, baru 20 dari 120 perusahaan penyelenggara haji khusus yang memperoleh barcode, semacam tanda bukti kontrak hotel, transportasi, dan katering. Demikian penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama A Ghofur Djawahir, Selasa.

Barcode itu sangat penting karena sebagai bukti dan menjadi syarat penerbitan visa untuk jemaah haji. Pemerintah Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa untuk jemaah haji sebelum perusahaan memperoleh barcode. (EKI/NTA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com