Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Menteri SBY, Inilah Aturan Mainnya

Kompas.com - 27/10/2009, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Layaknya pimpinan perusahaan swasta yang menetapkan sejumlah aturan tidak tertulis kepada bawahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki aturan tidak tertulis yang perlu diperhatikan oleh para pembantunya, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Aturan ringan ini mungkin tidak tercantum dalam pakta integritas dan kontrak kinerja yang ditandatangani mereka sewaktu menjalani proses wawancara serta uji kepatutan dan kelayakan di kediaman SBY di Puri Cikeas Indah, dua minggu silam. Salah satu hal utama yang Presiden SBY wanti-wanti adalah hotline antara presiden dan para menterinya.

"Saya paling tidak suka menghubungi menteri satu jam, dua jam, belum berhasil. Kecuali sedang terbang atau meninjau daerah di pelosok Indonesia yang tidak bisa dijangkau dengan alat komunikasi," kata SBY, beberapa waktu lalu di Sekretariat Negara, Jakarta.

Presiden melanjutkan, "Kalau di Jakarta, di kantor, termasuk hari libur, satu jam, dua jam tidak bisa dihubungi, tidak boleh itu. Satu hari tidak tembus, tidak boleh itu. Tidak boleh tidak menjawab, tidak merespons, dan tidak berusaha mencari tahu. Jadi, saya ingin hotline, tidak mungkin saya menelepon saudara kalau tidak ada tujuannya. Saudara menghubungi Presiden juga mesti ada yang sangat penting. Dengan demikian, hotline perlu dijaga agar masalah bisa segera diatasi, termasuk untuk jajaran yg lain."

Begitu juga ketika menteri ingin melakukan tugas dinas mendadak ke luar negeri. "Izin kepada presiden. Jika waktunya mendesak, saudara bisa (meminta izin) lisan, misalnya, 'Pak Presiden, saya izin'. Jika saya sibuk, bisa (meminta izin) lewat Mensesneg. Delegasi harus seramping dan seselektif mungkin. Jaga kehormatan dan penampilan sebagai anggota kabinet. Saya kira ini penting," tutur SBY.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar ke-34 anggota kabinet tetap kompak dan tidak membawa pertentangan atau perbedaan dalam kabinet ke publik. "Tidak boleh, misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berbeda pendapat dengan Menteri Kehutanan membuat konferensi pers masing-masing. Lalu, Menteri Kehutananan berkata, 'Saya tolak Menneg Lingkungan Hidup', dan juga sebaliknya. Itu namanya pecah kongsi dan terlihat buruk di mata publik. Jangan saling hantam. Jangan menyerang dan mendiskreditkan atasan dan kolega menteri di depan publik," imbuhnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga mengkritik para duta besar Indonesia yang kerap kembali ke Jakarta. "Saya sampaikan ke Pak Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri), urusan apa itu? Ada dubes yang aktif urusan parpol. Dubes tentu wakil saya di luar negeri. Kalau bolak-balik meninggalkan posnya, bagaimana? Kalau balik ke Jakarta untuk keperluan tidak jelas, kasih peringatan. Dua kali seperti itu, cabut, tarik, tidak apa-apa. Tidak baik, dubes kok bolak-balik ke Jakarta," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com