Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY, Buktikan kalau Bisa Selesaikan Kasus Bank Century!

Kompas.com - 20/10/2009, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada banyak catatan yang disampaikan sejumlah kalangan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada hari Selasa (20/10) ini dilantik sebagai Presiden RI periode 2009-2014. Salah satunya adalah penyelesaian Kasus Bank Century (KBC).

Untuk menyelesaikan kasus itu, Presiden SBY dan pasangannya Boediono tampaknya harus sekuat tenaga membuktikan pada publik bahwa ia memang pilihan rakyat yang tepat untuk "membungkam" sebagian besar masyarakat yang tidak yakin KBC bisa ia tuntaskan.

Hasil survei Pesan Publik untuk SBY-Boediono yang dipaparkan Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid di Jakarta, Selasa (20/10), menyatakan, pendapat publik terbelah dua hampir sama besar dalam menilai kemampuan SBY-Boediono menuntaskan kasus Bank Century.

Simpangannya tidak terlau jauh, 42 persen responden tidak yakin KBC akan dapat diselesaikan pemerintahan SBY, 42 persen lainnya yakin, dan 18 persen sisanya menyatakan tidak tahu.

"Bahkan kalau dilihat persepsi politiknya dalam Pemilu Presiden 2009 lalu pun, pemilih pasangan SBY-Boediono juga terbelah pendapatnya," kata Fajar.

Responden pemlih SBY-Boed yang yakin pasangan ini bisa menuntaskan Bank Century hanya 45 persen, sedangkan 38 persen lainnya tidak yakin.

Pesimisme akan jauh lebih besar di kalangan responden pemilih Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Untuk pemilih JK-Wiranto, yang tidak yakin kasus Bank Century tuntas sebanyak 61 persen dan pemilih Mega-Prabowo 62 persen.

Kasus Bank Century mencuat ke permukaan setelah diketahui dalam rapat kerja Menkeu dengan Komisi IX DPR RI. Dilaporkan, pada 21 November 2008 Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century gagal. Tanggal 23 November 2008 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengucurkan dana yang disetujui sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, ternyata pengucuran dana berlangsung hingga 3 kali dan membengkak hingga total Rp 6,7 triliun.

Atas kejadian tersebut, DPR dan KPK meminta BPK melakukan audit apakah ada penyimpangan dalam KBC.

Survei LP3ES merupakan hasil wawancara melalui telepon pada 14 dan 15 Oktober 2009. Jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku teelpon residential yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi.

Komposisinya 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki yang mayoritasnya berusia 36-50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. "Soal biaya (dari kami) sendiri," sebut Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com