Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Juwono: Isu Energi dan Pertahanan Sangat Terkait

Kompas.com - 19/10/2009, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Walau mengaku tidak ingin mengomentari langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono melihat kemungkinan penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai pengganti dirinya di pemerintahan periode mendatang sebagai suatu hal yang beralasan.

Menurut Juwono, Senin (19/10), persoalan energi semakin lama akan sangat berhubungan erat dengan isu-isu pertahanan, mengingat keberadaan sumber daya energi (alam) menjadi salah satu faktor penentu keamanan sebuah negara (energy security).

Sosok Purnomo, menurut Juwono, terbilang cocok dan sangat paham terhadap keterkaitan tersebut, yang memang menjadi perhatian banyak negara.

Tanggapan itu disampaikannya saat dihubungi Kompas per telepon, Senin malam. "Saya kira menhan di mana pun akan mengaitkan kedua hal tadi. Salah satu faktor terpenting dari mobilitas persenjataan dan personel militer adalah ketersediaan bahan bakar. Kesadaran soal energy security dengan masalah keamanan sangatlah erat, bahkan sejak dahulu," ujar Juwono.

Hal itu disampaikan Juwono saat ditanya menyusul diundangnya Purnomo oleh Presiden Yudhoyono ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Kepada wartawan seusai pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diajak bicara seputar isu pertahanan dan TNI. Dari data Kompas, Purnomo berpengalaman menjadi presiden OPEC untuk Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai menteri ESDM di tiga pemerintahan sejak tahun 2000 hingga 2009. Dia juga pernah menjabat wakil gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1998-2000.

Lebih lanjut, Juwono mengingatkan bahwa dalam lima tahun ke depan persoalan pertahanan yang akan dihadapi tetap terkait masalah keterbatasan ketersediaan anggaran belanja pertahanan. Kemampuan APBN menurutnya masih akan jauh dari kebutuhan riil pertahanan seperti yang terjadi selama ini.

Untuk itu, Juwono meminta pejabat menhan mendatang dapat tetap mampu menjaga efisiensi penggunaan anggaran belanja pertahanan yang diberikan di tengah berbagai keterbatasan dan tingginya kebutuhan. Kalaupun ada kenaikan perolehan alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun-Rp 10 triliun per tahun, besaran itu diyakini akan tetap tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil yang juga terus meningkat.

"Jadi harus diperhatikan soal ketepatan, kecermatan, dan kehematan penggunaan anggaran yang ada," ujar Juwono.

Penilaian serupa juga disampaikan mantan anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Andreas Pareira, yang dihubungi terpisah. Dia meyakini, pemahaman strategis tentang isu sumber daya alam sangat diperlukan di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan isu pertahanan.

"Kita sudah sering lihat konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Irak, dan Afganistan, terkait erat perebutan sumber daya energi. Begitu juga hubungan kita dengan negara tetangga, seperti Malaysia, seperti di wilayah kaya minyak di Ambalat," ujar Andreas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com