Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mekanisme Bantuan Dana Mengadopsi Gempa Yogyakarta

Kompas.com - 04/09/2009, 19:16 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asyari menyatakan, pemerintah akan memberi bantuan uang rekonstruksi bagi korban gempa di Jawa Barat. Nilai rupiah bantuan per rumah, belum dipastikan. Namun penyaluran bantuan akan mengadopsi mekanisme dana rekontruksi warga korban gempa di Yogyakarta tahun 2006 lalu.

Menpera mengemukakan hal itu, di sela-sela Sosialisasi Percepatan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitasi Subsidi dengan Sistem Syariah, di Hotel Melia, Yogyakarta, Jumat (4/9). Menurutnya, bantuan dana akan digulirkan setelah masa tanggap darurat selesai.

"Mekanisme penyaluran dana rekonstruksi gempa di Yogyakarta, kami rasa tepat diterapkan untuk penyaluran dana gempa Tasikmalaya ini. Warga Yogyakarta menerima dana rekonstruksi dengan turut serta membangun dan terlibat dalam proses. Ini yang mestinya ada, yakni partisipasi masyarakat, dan ada rasa memiliki," kata Menpera.

Dalam penyaluran dana rekonstruksi dan rehabilitasi gempa di Yogyakarta, warga membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Penyaluran dananya lewat pokmas tersebut. Ada tiga kriteria kerusakan rumah ditentukan pemerintah, yakni rusak ringan, sedang, dan berat.

Namun, tentu kriteria kerusakan rumah antara gempa di Yogyakarta dan Tasikmalaya berbeda. Rusak ringan di Yogyakarta, bisa beda dengan rusak ringan gempa di Jawa Barat ini. "Penggolongan kriteria kerusakan rumah, dan hal-hal lain terkait mekanisme penyaluran dana bantuan nanti, terus kami bahas bersama departemen-departemen lain," katanya.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

    Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

    Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

    Nasional
    Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

    Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

    Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

    8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

    Nasional
    PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

    PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

    Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

    Nasional
    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Nasional
    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Nasional
    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Nasional
    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Nasional
    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Nasional
    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com