Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Berharap hingga Bulan Depan Tak Ada Bencana Lagi

Kompas.com - 04/09/2009, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan harapannya agar hingga pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang tidak ada lagi bencana. Dengan demikian, masyarakat bisa menantikan datangnya pemerintahan baru.

Hal itu diutarakan Wapres saat ditanya pers seusai shalat Jumat di Masjid Baitul Rahman di Istana Wapres, Jumat (4/9). "Insya Allah tidak terjadi bencana, tapi kita juga berharap tidak hanya sampai dengan pelantikan, akan tetapi selamanya," ujarnya.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus banyak berdoa agar negeri ini tidak dilanda bencana terus-menerus. "Kita berdoa saja agar bencana tak menimpa, tapi namanya bencana alam bisa terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu siap. Apalagi, negeri kita ini dikenal sebagai negeri gempa," tambahnya.

Dikatakan, pemerintah sudah mempersiapkan diri dengan adanya badan  penanggulangan bencana alam untuk mengatasi bilamana terjadi bencana alam. "Karena negeri ini negeri gempa, kita hanya tinggal menjaga agar dampaknya tidak terlalu besar. Bahwa kita tidak bisa menghindari bencana  alam, iya. Karena itu adalah fenomena alam."

Saat ditanya, mengapa menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih ada  sejumlah bencana, seperti bencana alam dan kasus Bank Century, Wapres segera  menukas, "Ah, kita berdoa sajalah," katanya seraya tertawa.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan belasungkawa atas korban meninggal. Ia juga mengaku sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com