Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Testimoni Antasari Itu Fitnah

Kompas.com - 05/08/2009, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan bahwa testimoni Antasari Ashar mengenai adanya anggota KPK yang menerima suap adalah fitnah. Seperti diberitakan, beberapa waktu Antasari Ashar sempat mengeluarkan pernyataan (testimoni) bahwa dalam pertemuannya dengan tersangka kasus korupsi Anggoro Wijaya, ada anggota KPK yang menerima suap.

"Kalau ada yang bilang KPK terima suap, itu fitnah," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam keterangan persnya di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (5/8). Dalam pernyataan tersebut, Bibit juga didampingi Juru Bicara KPK Johan Budi.

Menurut Bibit, pihaknya masih belum sepenuhnya memercayai akan adanya testimoni dari Antasari tersebut. "Kalau memang benar ada testimoni itu, kami merasa tidak melakukannya," ujar Bibit.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait langkah yang akan diambil KPK, Bibit menyatakan bisa saja KPK akan melaporkan hal ini ke kepolisian. "Ini pencemaran nama baik. Pertemuan dengan Anggoro saja sudah merupakan pelanggaran," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Bibit, seharusnya jika testimoni tersebut merupakan suatu bentuk klarifikasi oleh Antasari, seharusnya dibicarakan lebih dulu dengan KPK. "Jangan malah disimpan sendiri. Pimpinan tidak boleh seperti itu," ujarnya.

Dengan memberikan pernyataan sepihak, menurut Bibit, bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu upaya penggembosan KPK. "Bisa jadi testimoni AA itu untuk melemahkan KPK. Ini seperti talak satu, yaitu memberhentikan secara tidak hormat (terhadap anggota KPK)," tandas Bibit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com