Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyiaran Momen Saling Telepon SBY-JK Tak Etis

Kompas.com - 11/07/2009, 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Publikasi hubungan telepon antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tak etis. Pasalnya, ucapan selamat yang hendak disampaikan oleh JK kepada SBY bukan dalam rangka sebagai capres, tetapi Wapres. Sementara, pembicaraan antara Presiden dan Wapres itu biasanya tak bisa sembarangan dipublikasikan tanpa persetujuan keduanya. Namun, ternyata momen itu dirancang sedemikian rupa untuk ditayangkan secara langsung di berbagai stasiun televisi entah untuk mengesankan apa.

Anggota Tim Sukses JK-Wiranto, Indra J Piliang, mengatakan, JK sama sekali belum mengetahui bahwa pembicaraan keduanya akan ditayangkan secara live di media massa. JK baru tahu ketika SBY mengatakannya ketika pembicaraan sudah berlangsung dan tersiar. "Kalau dikatakan pembicaraan itu disiarkan dan itu tengah disiarkan, enggak mungkin menolak. Makanya Pak JK pasti bilang silakan. Kalau menolak lebih aneh lagi. Tapi memang dikondisikan seperti itu oleh Pak SBY," tutur Indra di Warung Daun Pakubuwono, Sabtu (11/7).

Indra sendiri memandang kelakuan SBY dan timnya itu tak menyenangkan. Namun, Indra mengatakan, pihaknya tak merasa dirugikan malah justru menunjukkan bahwa JK adalah orang yang sederhana. Setahu Indra, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden itu bersifat tertutup dan rahasia untuk publik. Tanpa menyebutkan nama, Indra mengatakan, bahkan pernah ada menteri yang dicopot hanya karena membocorkan pembicaraan Presiden dan Wapres. "Inilah style yang dimainkan oleh SBY. Kalau memang dia merasa itu baik ya terserah. Tapi tindakan ini agak berbahaya menyangkut pembicaraan penting," lanjut Indra.

Pengamat politik Sukardi Rinakit pun berpendapat serupa. Sukardi menilai publikasi yang sengaja dirancang oleh Tim Sukses SBY-Boediono itu tak etis. "Enggak etis, jangan begitu. Kalau pribadi silakan saja, tapi bukan untuk konsumsi publik. Ini pada kerjaan tim sukses untuk melegitimasi kemenangan. Ini urusan etika publik. Itu enggak fair," tutur Sukardi.

Menurut Sukardi, ucapan selamat secara resmi, apalagi dari lawan politik, mestinya baru boleh disampaikan seusai hasil penghitungan resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kamis malam lalu, JK menelepon SBY untuk mengucapkan selamat secara pribadi sebagai Wapres. Namun, telepon tidak diangkat. Setengah jam kemudian, SBY menelepon JK kembali dan ternyata sudah dihubungkan dengan perangkat siaran langsung sejumlah stasiun televisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com