Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tetap Bermasalah, Tabulasi SMS KPU Ditutup Lebih Awal

Kompas.com - 10/07/2009, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pusat tabulasi elektronik via layanan pesan singkat (SMS) yang ditayangkan di website KPU, www.kpu.go.id, dan Media Center Kantor KPU, Jakarta. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, berdasarkan informasi terakhir ada 45.000 SMS yang masuk dari tempat pemungutan suara (TPS).

"Sementara yang bisa 45.000-an, tapi kita mau cek dulu dengan yang bertugas. Saya belum tahu yang pasti seperti apa dari Tim IT," katanya. Padahal, ada sekitar 104.000 nomor handphone yang telah teregistrasi untuk tabulasi elektronik via SMS ini.

Hingga pusat tabulasi ini ditutup, suara yang masuk baru 18.902.132, dengan perolehan suara SBY-Boediono 61,7 persen, Megawati-Prabowo 28,6 persen, dan JK-Wiranto 9,8 persen. Ketika dibuka di website KPU, tertulis keterangan, "Aliran data melalui SMS telah dihentikan 9 Juli 2009 pukul 18.40 WIB."

Layar besar yang tadinya dipasang di Media Center KPU juga telah dicopot. Tadinya, layar ini untuk menampilkan data tabulasi eletronik.

Hafiz mengakui, penghentian ini dilakukan karena banyak kendala yang muncul. "Rupanya ada saja kendala-kendala," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Hafiz, dalam pilpres ini pihaknya tidak akan mengadakan tabulasi elektronik karena kurang suksesnya tabulasi nasional saat pilpres lalu dan minimnya dana. Namun, karena ada tawaran dari IFES untuk menggunakan sistem SMS, akhirnya KPU memutuskan untuk melakukan tabulasi elektronik via SMS.

"Mereka (IFES) siap untuk membiayai, terutama biaya untuk kerja sama dengan Telkomsel. Karena kita tidak keluar duit akhirnya kita menyetujui dengan sistem SMS," tuturnya.

Ia menegaskan, tabulasi elektronik ini untuk menambah informasi kepada masyarakat terkait hasil pemilu presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com