Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Anggaran Pertahanan Naik 20 Persen

Kompas.com - 10/07/2009, 11:33 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen pada 2010. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara saat menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7) siang.

"Mulai 2010, anggaran pertahanan akan kita tingkatkan secara signifikan pada 2009 sebesar Rp 33,6 triliun, kita naikkan sekitar Rp 7 triliun atau 20 persen menjadi Rp 40,6 triliun," katanya.
    
Menurut Kepala Negara, peningkatan anggaran pada 2010 itu akan menjadi awal dari peningkatan bertahap anggaran pertahanan. "Tahun demi tahun akan kita tingkatkan, ...(sehingga) kita makin dekat dengan kekuatan minimum yang diperlukan," ujarnya seraya menambahkan bahwa kekuatan minimum yang diperlukan memerlukan dana setara Rp 100 trilun-Rp 120 trilun. Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Negara menilai anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih di bawah kebutuhan karena pemerintah menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
    
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran secara signifikan itu hendaknya digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, tetap mengutamakan prioritas, menggunakan audit, dan berorientasi pada pengguna.

Sementara itu, terkait penyerahan panser, Menhan Juwono mengatakan bahwa 40 buah panser APS 6x6 tersebut merupakan produksi PT Pindad yang dibiayai oleh APBN sebesar Rp1,12 trilun untuk 154 panser.
    
"Panser-panser itu merupakan produksi pertama kendaraan tempur dalam negeri sejak era reformasi," katanya.
    
Seusai menyaksikan serah terima Presiden melakukan peninjauan dan pemeriksaan panser-panser tersebut. Kepala Negara juga naik ke salah satu panser tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com