Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IDM: Mega-Prabowo Ungguli SBY-Boediono

Kompas.com - 22/06/2009, 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Indonesia Develompent Monitoring (IDM) menunjukkan hasil yang mengejutkan. Berbeda dengan survei-survei yang telah dirilis sebelumnya, yang selalu menempatkan pasangan SBY-Boediono di urutan teratas. Survei IDM justru menempatkan SBY-Boediono di peringkat kedua, di bawah pasangan Megawati-Prabowo di posisi puncak. Survei dilakukan 1-16 Juni 2009.

Dalam jumpa pers, Senin (22/6), dipaparkan, elektabilitas Mega-Prabowo mencapai 44,3 persen, disusul SBY-Boediono 30,43 persen dan JK-Wiranto dengan 13,2 persen. Responden yang menyatakan abstain sebesar 12,8 persen.

Pertanyaan yang diajukan pada 2.047 responden, siapa pasangan capres dan cawapres yang dipilih, dengan latar belakang prestasi pemerintah di bidang hukum, keamanan, ekonomi, dan politik. Direktur Eksekutif IDM, Dwi Mardianto, sebelum ditanyakan sudah mengatakan bahwa lembaga survei yang dipimpinnya independen dan membiayai surveinya secara mandiri.

"Tidak etis jika sebuah survei yang hasilnya diumumkan kepada publik dibiayai oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil survei," kata Dwi, di Jakarta.

Namun, persentase hasil survei yang dipaparkan hanya tingkat elektabilitas ketiga pasangan. Survei yang dilakukan terhadap 2.047 responden itu memiliki confidence interval 2,17 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dwi menjelaskan, 1.550 responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka dan telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Sementara itu, 497 responden terpilih juga diwawancara dengan pertanyaan SMS yang dikirimkan kepada responden.

Ketua Pedoman Indonesia Fadjrul Rakhman yang hadir sebagai pembedah survei mengkritisi hasil survei ini. "Membuka pertanyaan kepada publik sesuatu yang baik. Tapi, meskipun lembaga survei menyatakan independen, pertanyaan yang diajukan bisa tidak independen dan jawabannya memang mengarah ke pasangan nomor satu (Mega-Prabowo)," ujar Fadjrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com