JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang juga pengamat isu militer, Andi Widjojanto, meminta TNI segera menerapkan mekanisme pengelolaan senjata transisional. Dengan cara ini, yang harus dilakukan adalah melakukan proses reduksi persenjataan.
Hal itu, menurut Andi, mau tidak mau harus dilakukan lantaran pemerintah tidak mampu memenuhi 100 persen kebutuhan pertahanan, khususnya persenjataan untuk TNI. Pernyataan itu disampaikan Andi, Selasa (7/4), menanggapi kecelakaan peralatan utama sistem persenjataan TNI, yang terus dan kembali terjadi.
"Reduksi persenjataan harus dilakukan segera dengan membuang alutsista yang tidak lagi laik operasional. Jika tidak, ibaratnya, para prajurit TNI akan selalu berada dalam "peti mati" terbang yang sewaktu-waktu akan membunuh mereka," tegas Andi. Hal itu, menurutnya, juga berlaku pada jenis persenjataan lain, yang berfungsi membawa atau mengangkut sejumlah personel TNI dalam mengoperasikannya.
Menurut Andi, saat ini tingkat kesiapan persenjataan TNI tidak lebih dari 40 persen. Andi lebih lanjut mengakui di kalangan TNI dan pemerintah sendiri memang masih ada keraguan untuk mengambil langkah reduksi persenjataan tersebut. Hal itu lantaran langkah reduksi dapat menciptakan kekosongan persenjataan.
"Memang langkah reduksi bisa menyebabkan kekosongan karena senjata yang dibuang tidak dapat langsung digantikan akibat anggaran yang minim. Memang semua itu pilihan sulit, namun masa transisional harus berani diambil," ujar Andi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.