Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Baik SBY dan Mega "Berpandang-pandangan dari Jauh"

Kompas.com - 18/03/2009, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pertemuan dua pemimpin nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati, tampaknya belum akan terwujud. Hubungan yang dikabarkan "dingin" di antara keduanya selama hampir lima tahun ini dibantah Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung.

Pramono mengatakan, secara pribadi Mega merasa tak ada persoalan dengan SBY. "Kemarin kami sudah berkonsultasi. Ibu Mega bisa ketemu dengan siapa saja dan tidak memutuskan silaturahmi dengan siapa pun," kata Pramono kepada wartawan di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

 Namun, diakui, terdapat perbedaan pandangan politik di antara keduanya. Ia meminta, persoalan pertemuan keduanya tak didramatisasi dan dipolitisasi, apalagi menjelang pemilu. "Dulu waktu SBY dipecat sebagai menko oleh Gus Dur, orang yang kemudian mengangkatnya adalah Ibu Mega. Jadi jangan didramatisasi menjelang pemilu bahwa pertemuan jadi agenda utama," ujarnya.

Dikatakan Pramono, secara kelembagaan PDI Perjuangan dan Demokrat pernah berkomunikasi. Namun, pertemuan SBY dan Mega harus didasari agenda yang jelas. Kesiapan keduanya menjadi capres, menurut Pramono, membuat keduanya harus fokus mempersiapkan diri. Pernyataan menarik dilontarkannya bahwa SBY dan Mega lebih baik berpandangan dari jauh.

"Pak SBY sudah menyatakan jadi calon presiden, Ibu Mega juga begitu. Tentunya lebih baik berpandang-pandangan dari jauh untuk mempersiapkan diri masing-masing. Pandang-pandangan juga bagian dari bagaimana kita memberikan doa," kata Pramono sambil tersenyum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com