Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cukai Rokok Tinggi Bantu Mengurangi Kemiskinan

Kompas.com - 26/02/2009, 17:34 WIB

JAKARTA, KAMIS — Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan cukai rokok agar pemasukan negara terus bertambah sehingga program mengurangi kemiskinan dapat segera terwujud. Peningkatan cukai rokok juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap rokok.

Demikian yang dikatakan Prof Prijono Tjipto Wibowo, seorang peneliti dari Lembaga Demografi FEUI, di Jakarta Kamis (26/2). Saat ini, cukai rokok yang ada baru sebesar 37 persen dari harga jual eceran. Jika cukai rokok dinaikkan sampai ke batas maksimal, hasilnya 65 persen dari harga jual eceran. "Jika cukai naik maka secara otomatis pemasukan negara akan naik dan dana tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Prijono.

Dari enam negara di Asia, tarif cukai tembakau di Indonesia berada pada urutan kelima terbawah. Tarif tertinggi cukai tembakau terjadi di Thailand (63 persen) disusul Malaysia (49-57 persen), Filipina (46-49 persen), Vietnam (45 persen), Indonesia (37 persen), dan Kamboja (20 persen).

Data menunjukkan apabila harga rokok dinaikkan sebesar 10 persen, maka konsumsi keluraga miskin terhadap rokok akan turun sebanyak 17 persen.

Abdillah Ahsan yang juga peneliti dari lembaga demografi FEUI berpendapat banyaknya masyarakat Indonesia yang merokok disebabkan oleh rumitnya sistem cukai yang ada sehingga harga rokok menjadi murah. Jika peraturan mengenai cukai rokok disederhanakan, rokok akan menjadi mahal. "Orang-orang terutama keluarga miskin akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak," ujar Abdillah. (C5-09).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com