Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Belum Terima Undangan ITB

Kompas.com - 03/02/2009, 21:57 WIB

JAKARTA, SELASA — Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengaku, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum menerima undangan resmi pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari pihak senat Institut Teknologi Bandung (ITB). "Sampai saat ini belum ada suratnya," kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Selasa (3/2).

Meski memastikan Kepala Negara belum menerima surat undangan dari ITB, Hatta mengatakan, dirinya sempat menerima pengajuan pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari pihak ITB. "Kepada saya memang sudah mengajukan," katanya.

Menurut Hatta, pengajuan gelar Doktor Honoris Causa di ITB kepada Presiden Yudhoyono sendiri melalui proses yang sangat ketat. Untuk evaluasi saja membutuhkan minimal tiga tahun.

Hatta yang juga menjabat Ketua Alumni ITB ini mengemukakan, dirinya sendiri bahkan tidak terlibat dalam penentuan gelar Doktor Honoris Causa. "Saya bukan timnya. Mana saya tahu. ITB itu sudah memiliki sistem sendiri. Senat dan guru-guru besar membahas itu, dan itu sudah dibahas tiga tahun lalu," urainya.

Hatta menambahkan, sebagai alumni ITB, dirinya justru respek dan menghormati keputusan almamater yang memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Yudhoyono. "Apa pun keputusan almamater saya, ITB, saya hormat dan respek karena mereka melakukan suatu analisis itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, apalagi dunia akademik itu kumpulan profesor-profesor," sergahnya seraya mempertanyakan alumni ITB mana yang menggugat gelar Doktor Honoris Causa kepada SBY.

Menyangkut bidang apa yang menjadi bidikan ITB dalam gelar Doktor Honoris Causa, Hatta justru enggan menjawab, dan memilih tersenyum lebar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com