Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Aksi Kamisan" Terancam Pembubaran

Kompas.com - 10/01/2008, 19:16 WIB

JAKARTA, KAMIS-Sejumlah pegiat aksi diam di depan  Istana Negara, Jakarta, mengaku mendapat ancaman bahwa kegiatan yang dilakukan para korban kekerasan yang biasa disebut "aksi kamisan" itu akan dibubarkan polisi.

Suciwati, istri almarhum pejuang HAM Munir, yang ditemui di lokasi aksi, Kamis (10/1), mengatakan, ancaman pembubaran terhadap kegiatan yang dilakukan secara rutin seminggu sekali itu sudah diterima sehari sebelum aksi dimulai.
Menurut dia, ancaman pembubaran awalnya diterima oleh salah satu keluarga korban, Sumarsih, yang ditugasi untuk membuat surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tentang rencana aksi itu.

Sumarsih menerima telepon dari dua orang yang mengaku bernama Iwan dan Diran. Keduanya mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ancaman serupa juga diterima Suciwati. Dia menerima telepon dari seseorang bernama Diran. Orang tersebut, kata Suciwati, mengatakan akan membubarkan aksi karena menganggap aksi demonstrasi tidak bisa dilakukan pada hari besar keagamaan.

Dalam pembicaraan telepon itu, Suciwati mengatakan hak berbicara setiap orang telah dijamin oleh aturan tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945. "Pasal 28, disitu kita bebas berpendapat," kata Suciwati.

Akhirnya, Suciwati mengatakan bahwa aksi akan tetap dilaksanakan. Menurut Suciwati, peserta aksi tidak akan menghentikan aksi meski pada akhirnya harus dibubarkan. "Ini adalah tradisi kita, selama keadilan belum diberikan," katanya.

Aksi yang biasa mereka sebut "aksi kamisan" itu diadakan oleh para korban kekerasan beserta keluarga mereka. Aksi tersebut mendapat dukungan dari para pembela HAM dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sejumlah tokoh seringkali mengikuti aksi tersebut, di antaranya adalah Romo Sandiawan, Usman Hamid, Fadjroel Rahman, dan Hendardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com