Melihat Respons NU dan Muhammadiyah soal Konsesi Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola konsesi tambang mendapat respons beragam.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang melalui badan usaha milik ormas keagamaan.

Dua ormas keagamaan terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah memberikan respons atas langkah Jokowi ini.

Pengurus Besar NU (PBNU) pun memuji keputusan Jokowi tersebut. PBNU bahkan langsung bergerak cepat dengan membentuk perusahaan untuk mengelola konsesi tambang itu.

Sementara, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tak mau gegabah menerima begitu saja tawaran dari pemerintah.

Respons gamblang justru ditunjukkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah.

Lembaga strategis di bawah PP Muhammadiyah ini menyebut pemberian izin pengelolaan tambang tanpa melewati proses lelang melanggar, dan membuka keran tindak pidana korupsi.

Berikut ulasan respons NU dan Muhammadiyah atas pemberian konsesi tambang dari pemerintah:

NU puji Jokowi dan bentuk perusahaan

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut keputusan Jokowi memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan merupakan langkah berani.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, dikutip dari siaran pers, Senin (3/6/2024).

Yahya juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi keputusan Jokowi memberikan konsesi tambang ke sejumlah ormas keagamaan, termasuk NU.

Menurut Yahya, PBNU memiliki tanggung jawab untuk menggunakan konsesi tambang itu dengan sebaik-baiknya. PBNU mengeklaim mampu mengelola konsesi tambang yang diberikan negara.

"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Yahya.

Baca juga: Gus Yahya Larang Anggota Pakai Identitas NU untuk Kampanye Pilkada

Menurut dia, PBNU memiliki jaringan organisasi yang terstruktur dari pusat hingga tingkat daerah, berikut layanan masyarakat di berbagai bidang. Jaringan tersebut bisa menjadi media untuk menyalurkan manfaat dari tambang yang diberikan negara.

"Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” ujar Gus Yahya.