Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Alasan Koalisi Perubahan yang Usung Anies Capres Rawan Goyah…

Kompas.com - 08/06/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi terbentuk sejak akhir Maret lalu.

Kongsi tersebut sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun begitu, hingga kini belum ada nama yang disepakati sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Malahan, perihal cawapres berulang kali jadi persoalan di internal koalisi ini. Beberapa waktu lalu, Demokrat dan PKS bersikukuh mengajukan kader masing-masing sebagai calon RI-2.

Sementara, Nasdem tak menyambut usulan keduanya lantaran ingin Anies didampingi figur di luar kader ketiga partai.

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Belakangan, Koalisi Perubahan tak sepakat soal waktu deklarasi cawapres. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Sebab, ia menduga, turunnya elektabilitas Anies sejak Juli 2022 menurut survei teranyar disebabkan karena cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, lalu turun jadi 28,4 persen pada Oktober 2022, dan Januari 2023 kembali turun jadi 24,2 persen.

Besaran tersebut terus merosot pada Februari 2023 jadi 24 persen, lalu April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 menjadi 18,9 persen.??

Baca juga: Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Dengan demikian, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terpaut jauh dari dua pesaingnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan wahid dengan angka elektoral 38 persen.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Terkait ini, Nasdem tak sejalan dengan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

Dia mengatakan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Disebut Bukan Akibat Belum Deklarasi Bakal Cawapres

Satu suara dengan Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com