Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

Politik Miskin Identitas

Kompas.com - 06/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BANYAK orang khawatir dan gelisah, perbedaan identitas dalam masyarakat dipertajam, dikapitalisasi, dan diamplifikasi untuk kepentingan elektoral pada pemilu 2024.

Rasanya, ini yang mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhamadiyah dengan tegas menolak politik identitas pada pemilu 2024 (Kompas, 25 Mei 2023).

Politisasi identitas menjadi fenomena di banyak negara demokrasi. Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump menglorifikasi white supremacy.

Emmanuel Macron beberapa kali mengamplifikasi phobia sebagian masyarakat Perancis terhadap Islam.

Di Malaysia, narasi segregatif antara penduduk Melayu dan non-Melayu viral di media sosial pada pemilu 2022 lalu.

Identitas politik

Jika politik dimaknai sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama, maka kerja politik tidak bisa lepas dari identitas.

Mengapa? Sebab dalam hidup bersama, kelompok-kelompok identitas aspirasinya berbeda. Bukan hanya berbeda, aspirasi tiap kelompok bisa bertolak belakang juga. Sebut saja perbedaan kepentingan buruh dan pengusaha.

Pengusaha ingin laba sebanyak-banyaknya, sementara buruh ingin gaji seringgi-tingginya. Entah memperjuangkan aspirasi buruh, pengusaha atau kompromi antara keduanya, kerja politik perlu kejelasan: kelompok identitas mana yang aspirasinya diperjuangkan. Tanpa kejelasan identitas politik, kerja partai politik atau politisi sulit dievaluasi.

Jika politik dimaknai sebagai upaya pragmatis: who get what, when and how, maka tindakan politik selalu mengandaikan perlunya identifikasi siapa kelompok pendukung, siapa yang tidak mendukung, siapa yang aspirasinya mengambang.

Mengetahui “siapa” mensyaratkan penegasan dan rekognisi identitas tiap kelompok.

Maka, identitas adalah hal yang tak terpisahkan dalam demokrasi (Amy Gutmann, 2011). Jika tidak ada kepelbagaian identitas dan aspirasinya, maka tidak ada kontestasi dalam demokrasi.

Bahkan dalam identitas yang dianggap homogen, terdapat kepentingan atau aspirasi yang beragam.

Aspirasi umat Kristen di Menado berbeda dengan aspirasi umat Kristen di Banten terkait keberadaan gereja.

Karena identitas tidak bisa dibuang bahkan penting untuk menentukan aspirasi kelompok mana yang hendak diperjuangkan, maka partai dan kerja politik perlu merekognisi identitas dan memperjuangkan aspirasinya. Ini yang disebut identitas politik atau politik yang beridentitas.

Politik identitas

Demokrasi ada untuk menjamin, perbedaan aspirasi tiap kelompok identitas adalah sah untuk diperjuangkan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com