Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raker dengan DPR, Menag Minta Tambahan Anggaran Fungsi Agama untuk 2024

Kompas.com - 05/06/2023, 13:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran fungsi agama kepada Komisi VIII DPR RI untuk tahun 2024.

Adapun dalam pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024, Kemenag mendapat pagu indikatif sebesar Rp 72,16 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1,72 triliun atau sekitar 2,44 persen.

Anggaran kategori fungsi agama mendapat pagu sebesar Rp 11,56 triliun, naik sebesar Rp 392,35 miliar atau 3,51 persen dari total pagu. Sedangkan anggaran kategori fungsi pendidikan sebesar Rp 60,6 triliun, naik Rp 1,32 triliun atau 2,24 persen.

Baca juga: Keberangkatan 328 Jemaah Haji Tertunda, Kemenag Protes Keras ke Garuda Indonesia

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun mengusulkan tambahan anggaran untuk kategori fungsi agama.

"Kami izin bantuan komisi VIII DPR RI agar kami dapat meningkatkan anggaran fungsi agama," kata Yaqut dalam rapat kerja Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 dan RKP tahun 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Yaqut mengatakan, persentase anggaran fungsi agama masih sangat kecil. Porsinya hanya mencapai 0,33 persen-0,36 persen dari total alokasi belanja negara sebesar Rp 3.215,7 triliun sampai Rp 3.476,2 triliun pada RAPBN 2024.

Besaran 0,33-0,36 persen dari anggaran nasional tersebut merupakan 100 persen anggaran fungsi agama secara nasional, mengingat fungsi agama hanya ada di Kemenag.

Baca juga: Kemenag Buka Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit 2023

Nantinya, anggaran fungsi agama dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kemenag pada pembangunan nasional di bidang agama.

"Hanya sebesar 0,33 persen sampai 0,36 persen, masih sangat kecil. Kami mohon dukungan pimpinan untuk dapat membantu kami mewujudkan alokasi fungsi agama tersebut," kata Yaqut.

Lebih lanjut, Kemenag mengusulkan tambahan pagu indikatif sebesar Rp 16,43 triliun untuk tahun 2024.

Berdasarkan unit eselon I, untuk Sekretariat Jenderal Kemenag mencapai Rp 1,77 triliun, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Rp 983 miliar, Ditjen Pendidikan Islam Rp 10,23 triliun, Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen Rp 1,73 triliun, dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik Rp 125,83 miliar.

Kemudian, Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu Rp 106,78 miliar, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha Rp 66 miliar, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp 221,88 miliar, Badan Litbang dan Diklat Rp 135,87 miliar, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Rp 1,04 triliun.

"Tambahan pagu indikatif tahun anggaran 2024 ini adalah Rp 16,43 triliun," ujar Yaqut.

Baca juga: Kemenag Imbau Jemaah Haji Habiskan Makanan Sebelum Batas Waktu Konsumsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com