Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana Minta Megawati Hentikan Gerakan Penundaan Pemilu

Kompas.com - 02/06/2023, 15:55 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk ikut menghentikan upaya penundaan pemilu, yang menurutnya masih berlangsung hingga kini.

Hal itu disampaikan Denny melalui surat terbuka pada Megawati yang diterima Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi,” ujar Denny.

Baca juga: Ketika Denny Indrayana Bandingkan Kasus Moeldoko Vs Demokrat dengan Kudeta PDI Megawati

Menurutnya, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo saat ini dilakukan melalui dua upaya hukum.

Pertama, melalui putusan uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang ingin diubah dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. 

Kedua, upaya merebut kedaulatan Partai Demokrat yang dilakukan oleh kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

Denny menilai, Megawati semestinya mengambil sikap untuk memastikan Pemilu 2024 terselenggara sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya lihat Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu,” tuturnya.

“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan, bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” imbuh dia.

Baca juga: Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir Denny mendapat sorotan setelah diduga membocorkan hasil putusan MK kelak terkait sistem pemilu.

Namun, MK sendiri telah membantah bahwa sudah ada putusan atas judicial review ketentuan tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com