Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berry Manurung
Penulis

Hobi nulis di berbagai media daring nasional dan lokal. Penulis dua buah buku yaitu Nulis Aja Kok Repot dan Daya Ungkit Bonus Demografi Indonesia. 

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Kompas.com - 29/05/2023, 15:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIH ingat jawaban seorang narasumber pada salah satu televisi swasta ketika seorang presenter wanita menanyakan kabinet Orde Baru (Orba) pada periode genting pemerintahan Mei 1998?

Tokoh tersebut menjawabnya dengan analogi “cabut gigi” yang memaknakan Orba harus lengser.

Presenter tersebut terlihat begitu gugup mendengar jawaban itu. Tentu saja, bagi Anda yang hidup pada periode kejayaan semu tersebut, kritik bagi pemerintah sangat mungkin mati karir.

Namun, tidak dengan tokoh yang tidak lazim satu ini sekalipun orang dalam lingkaran pemerintahan. Ia menjawabnya dengan lugas bahwa memang sudah seharusnya pemerintahan Orba berakhir.

Pernyataan dalam wawacancara dengan menyebut “cabut gigi”, boleh jadi mewakili ratusan juta warga Indonesia yang tengah digebuk krisis moneter sehingga menciptakan runyamnya kehidupan alias periuk nasi warga karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Kekacauan dan panik terjadi di seluruh Indonesia. Isu SARA yang menyasar salah satu etnis merebak.

Belum lagi, begitu otoriternya pemerintahan kala itu. Presiden mendapat julukan sebagai master of puppets.

Akronim kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) seperti sudah menjadi hal lumrah dan menjadi tabiat umum jika ingin jabatan, karier, dan bisnis langgeng.

Masyarakat bulat satu suara yang didorong pula dengan demonstrasi jutaan mahasiswa turun ke jalan memaksa Jenderal bintang lima turun singgasana setelah 32 tahun berkuasa bak raja.

Siapa tokoh nasional tersebut? Tokoh tersebut adalah seorang adik seorang diplomat ulung Mochtar Kusumaatmadja yang memiliki reputasi internasional melahirkan United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) sehingga luas wilayah perairan Nusantara dari 2,5 juta km2 menjadi sekitar 5,1 juta km2!

Tanpa bedil sekaligus nihil pertumpahan darah. Cara diplomasi berkelas sekaligus membawa Indonesia sebagai negara yang disegani bangsa lain.

Sarwono Kusumaatmadja adalah tokoh tersebut. Tokoh nasional jebolan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sempat diceburkan oleh orangtuanya untuk bersekolah di Inggris, mungkin adalah salah satu tokoh anomali yang berhasil dua kali menjadi menteri di era Orba dan berhasil pula menjadi pelopor Kementerian Kelautan pertama periode pemerintahan Gus Dur.

Uniknya, dalam peringatan haul Gus Dur, Sarwono Kusumatmadja mengaku ia lupa sudah jauh hari diminta Gus Dur untuk menjadi menteri pemerintahannya ketika tokoh plural tersebut terpilih menjadi presiden tahun 1999!

Berdiskusi isu strategis di Indonesia dan dunia

Isu tantangan bonus demografi adalah awal saya mengenal beliau pada 2016. Tidak sempat bertemu di sekretariat yang berada dekat kawasan Jakarta Selatan, pada akhirnya berdiskusi intens pada 2017, ketika acara Yayasan Bhakti Bangsa.

Yayasan Bhakti Bangsa didirikan beliau bersama beberapa tokoh nasional seperti Sofyan Djalil, Ph.D, TP. Rachmat, Ir. Aditya Sumanegara, Supramu Santoso, Dr. Widiyanto Dwi Surya dan Prof. Fasli Jalal, Ph.D sebagai ketua umum.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com