Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2023, 19:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Asnawati Safitri mengatakan, pihaknya akan memberi ruang bagi tanaman dari 38 provinsi di Indonesia bisa ditanam di Kota Nusantara.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanaman tanaman endemik Kalimantan di Ibu Kota baru tersebut.

"Otorita akan memberikan ruang di area rimba kota untuk tanaman dari 38 provinsi Indonesia dan melakukan upaya penanaman kembali tanaman endemik Kalimantan dan tanaman Nusantara lain," ujar Myrna dilansir siaran pers Otorita IKN pada Kamis (25/5/2023).

Baca juga: UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, UU IKN Nomor Dua

Myrna menjelaskan, saat ini Otorita IKN sedang mendesain Rimba Kultural Nusantara atau rimba kota.

Menurutnya, area yang menggabungkan konsep budaya dan hutan itu akan berada di Kota Nusantara.

“Hutan dan kebudayaan harus tersambung. Sambungan tersebut bisa diwujudkan sesuai dengan tata ruang di area rimba kota. Kami sudah mencoba mengidentifikasi lokasinya," ungkap Myrna.

"Kita akan melihat bagaimana keanekaragaman hayati lokal dan keanekaragaman hayati Indonesia bisa hadir bersama-sama,” kata dia.

Baca juga: UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, UU IKN Nomor Dua

Lebih lanjut Myrna mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Keanekaragaman Hayati IKN.

Hal ini merupakan wujud pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, dan sebagai arah dalam pengawalan pembangunan di IKN.

“Kami juga dalam proses menyusun kebijakan terkait dengan kearifan lokal,” ungkapnya.

Adapun kajian akademik dari kebijakan tersebut sedang disusun, dan sedang melakukan dialog dengan masyarakat termasuk kelompok perempuan.

Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengingatkan bahwa dalam membangun IKN tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana seluruh pembangunan dapat terlaksana namun tetap dapat memperhatikan fungsi hutan, keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim.

“Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam proses pembangunan IKN,” ujar Satryo.

“Ke depan selalu kita sebutkan bahwa IKN ini adalah kota hutan berkelanjutan. Mudah-mudahan upaya kita dalam menjadikan kota ini akan terwujud sesuai dengan cita-cita kita semua,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com