Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Meningkatnya Ketergantungan Publik atas Capres Pilihan Jokowi

Kompas.com - 25/05/2023, 11:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik dalam memilih sosok bakal calon presiden (capres) sesuai preferensi Presiden Joko Widodo.

Preferensi dukungan Jokowi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan publik dalam menentukan capres pilihannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 memperlihatkan terdapat 16 persen responden yang akan memilih capres sebagaimana yang disarankan Jokowi.

Dalam survei yang sama, terdapat 31 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih dan 53 persen responden yang masih akan mempertimbangkannya.

Di sisi lain, hasil survei ini juga menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik terhadap sosok capres sesuai yang disarankan Jokowi dibanding hasil survei pada tiga periode sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Pada periode Juni 2022, Oktober 2022, dan Januari 2023, pilihan publik sesuai saran Jokowi mencapai 15 persen.

Sedangkan yang masih mempertimbangkan jumlahnya fluktuatif. Mulai dari 54 persen pada Januari 2022, 55 persen pada Oktober 2022, dan 55 persen di Januari 2023.

Dikutip dari Kompas.id, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut keberadaan 16 persen responden yang memilih capres sesuai pilihan Jokowi sebagai hal yang luar biasa.

Terlebih, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya pada 2024 juga masih tinggi.

Hal inilah yang kemudian menjadikan dukungan Jokowi sebagai salah satu penentu hasil Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah berulang kali akan meneruskan program Jokowi jika memenangkan Pilpres 2024.

Dalam konteks tersebut, wajar jika partai politik dan bakal capres berharap didukung Jokowi pada Pilpres 2024.

"Siapa, sih, partai atau capres yang tidak mau mendapatkan 'warisan' dari Pak Jokowi itu," kata Andre, dikutip dari Kompas.id, Kamis (25/5/2023).

Dalam survei pada periode yang sama pada pertanyaan terbuka, sebanyak 24,5 persen responden menyatakan memilih Prabowo.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Laki-laki

Hasil ini juga menunjukkan adanya peningkatan 6 persen dukungan publik terhadap Prabowo dibanding Januari 2023 yang mencapai 18,1 persen.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com