Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ignatius B Prasetyo

A Masterless Samurai

ChatGPT dan Pak Menteri

Kompas.com - 23/05/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAYA kaget membaca berita tentang kasus dugaan korupsi Menkominfo Johnny G. Plate dalam hal pegadaan BTS (Base Transceiver Station) di daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Bukan kaget sih sebenarnya, lebih tepatnya ingin tahu bagaimana detailnya.

Alasannya, saya pernah terlibat cukup lama dalam pengembangan BTS. Kalau masalah korupsinya sih, tidak kaget lagi karena itu kan bukan "barang" baru di Indonesia.

Lagi pula, proses hukumnya masih berjalan sekarang. Sehingga, kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya.

Kita kembali lagi ke masalah BTS. Awalnya bingung apakah Kemenkominfo juga mengurusi pembangunan BTS, apalagi untuk daerah 3T. Saya berusaha mencari tahu jawabannya di laman Kemenkominfo.

Di bagian unit kerja, saya tidak bisa menemukan bagian mana yang berhubungan dengan BTS. Akan tetapi, di bagian struktur organisasi, ada BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi).

Ternyata badan inilah yang ada hubungannya dengan BTS, dan sekarang menjadi bahan pembicaraan karena dugaan korupsi.

Di laman BAKTI, ada informasi dengan tampilan peta menunjukkan lokasi BTS dan akses internet.

Saya heran ada beberapa daerah yang tidak ada BTS-nya (ditandai dengan bulatan hijau), namun ada banyak bulatan merah yang menunjukkan daerah itu bisa mengakses internet.

Apakah itu artinya, akses internet menggunakan metode selain BTS, misalnya menggunakan fixed line seperti kabel optik, atau bahkan Starlink? Saya tidak tahu jawabannya.

Setelah beberapa menit klik sana sini, dan beberapa kali googling, tetap tidak bisa menemukan informasi yang ingin saya ketahui. Ada banyak pertanyaan melintas di benak terkait kasus ini.

Pertama, dugaan kasus korupsi terjadi atas penyediaan BTS 4G. Saya bertanya-tanya, kalau yang ditekankan adalah "4G"-nya, berarti ini urusan trafik data. Lebih spesifiknya, koneksi internet.

Pertanyaannya adalah (tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan), apakah daerah 3T "saat ini" butuh koneksi internet? Tidakkah ada hal lain yang lebih mendesak dan lebih penting?

Ada video di Youtube yang menggambarkan bagaimana membangun BTS di daerah terpencil yang tidak ada jalan, bahkan tidak ada sumber energi (listrik).

Bahan baku untuk tower dan komponen lainnya diangkut ke lokasi menggunakan helikopter maupun pesawat.

Dari sini saya bertanya. Kalau untuk menuju lokasi pembangunan BTS saja susah, apakah masih relevan untuk menyediakan koneksi internet?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com