Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan JK Ke Anies: Rebut Kekuasaan Lewat Demokrasi untuk Kemajuan

Kompas.com - 20/05/2023, 20:26 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla memberikan pesan kepada bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan, untuk merebut kekuasaan.

Dia mengatakan, kekuasaan itu perlu direbut lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk mendatangkan kemajuan dan menjaga agar Indonesia tetap dalam keadaan damai.

Awalnya, JK menyebut ketidakadilan yang terjadi belakangan bisa menimbulkan terulangnya peristiwa kerusuhan Mei 1998.

 Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun, Terbesar Sepanjang Sejarah Sejak Merdeka

Hal itu ia sampaikan di depan Anies dalam acara HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

"Jangan sampai (terjadi lagi kerusuhan), mari kita jaga agar tidak (terjadi lagi), tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan," ujar JK dalam pidato di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi," sambung dia.

Tokoh yang juga mendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu kemudian menyebut ada banyak masalah di negeri ini, termasuk utang luar negeri yang semakin membesar.

Selain itu masalah keamanan juga masih jadi isu penting, khususnya di wilayah Papua.

Baca juga: Anies Sebut Pembangunan Jalan Tak Berbayar di Era SBY 20 Kali Lebih Panjang Ketimbang Era Jokowi

"Jadi banyak masalah-masalah, Anies, adinda, lima tahun yang datang bukan tempat yang nyaman. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan hero dan pahlawan kemanusiaan," ucap JK.

JK menyebut berutang memang gampang, tetapi yang susah adalah mereka yang membayar utang.

Jika terpilih, Anies disebut akan mewarisi negeri yang membayar utang hingga ribuan triliun rupiah per tahunnya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ia berani tampil untuk menyelesaikan persoalan, itulah harapan kita semua," pungkas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com