Surya Paloh Akan Konsultasi ke KPU soal Status Bacaleg Johnny G Plate

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bakal berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Pasalnya, Johnny G Plate merupakan salah satu kader yang didaftarkan Nasdem sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.

Diketahui, Johnny G Plate akan maju melalui dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.

"Terkait masa pencalegan ini, kita akan konsultasikan dengan KPU," ujar Surya Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Ketika Menteri LHK Catat Pernyataan Surya Paloh soal Penetapan Tersangka Johnny G Plate

Menurutnya, apabila Plate tetap dibiarkan maju, maka semua orang harus menerapkan asas praduga tak bersalah.

"Kalau memang KPU menyatakan oke, kita akan langsung adjust presumption of innocence. Jelas itu," kata Surya Paloh.

Sementara itu, Paloh memastikan bahwa Nasdem akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny G Plate..

Sebab, menurut Paloh, orang di luar Partai Nasdem saja kerap diberikan bantuan, apalagi Plate yang merupakan Sekretaris Jenderal Nasdem.

"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai, ini kewajiban kita untuk memberikannya," ujar Paloh.

Baca juga: KPU Persilakan Johnny G Plate jika Ingin Mundur Jadi Bacaleg Nasdem

Sebelumnya, KPU mempersilakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate jika ingin mundur dari status bacaleg DPR RI pada Pemilu 2024.

Diketahui, Johnny G Plate yang didaftarkan Partai Nasdem menjadi bacaleg, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G di Kominfo.

“Apabila ada orang yang sedang terkena masalah hukum pidana, itu misalkan mau mengundurkan diri itu adalah hak yang bersangkutan,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari usai rapat RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

“Kalau misalkan mau ditarik oleh partainya itu juga urusan partai yang bersangkutan,” ujarnya lagi.

KPU membuka pergantian nama bacaleg itu saat proses pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg, yakni pada 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023.

“Tetapi itu kan ada masanya, ada ruang waktunya, ada tahapannya yaitu pada masa perbaikan,” kata Hasyim Asy'ari.

Baca juga: Saat Surya Paloh Tak Percaya Penetapan Tersangka Johnny G Plate Bentuk Intervensi Politik...