Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Sri Mulyani Beberkan Pemda Pelaku Politisasi Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidungnya!

Kompas.com - 16/05/2023, 05:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menunjuk secara jelas siapa pelaku politisasi bantuan sosial (bansos).

Hal ini menindaklanjuti pernyataan Sri Mulyani yang menyebut adanya oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu.

Manipulasi data itu dilakukan oleh oknum dengan memasukkan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) ke dalam data penerima bansos. Akibatnya, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.

Kemensos lantas meminta Sri Mulyani membeberkan siapa pelakunya, bukan hanya menyindir semata.

"Siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (tunjuk siapa pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir), (atau) katanya gitu. Sehingga nanti kita bisa memperbaiki," kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit, di Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Praktik Timses Politik Masuk Daftar Penerima Bansos

Menurut Don, membuka data dan membeberkan pelakunya bertujuan agar tidak ada pertanyaan besar di kalangan banyak pihak. Sebab, selama ini Kemensos berupaya terus-menerus memperbaiki data bansos.

Untuk memperbaiki data bansos, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

Don juga menyebut pemda telah bekerja keras, menyusul adanya perbaikan 34.751.911 data bansos hasil kerja sama Kemensos dan pemda.

Setiap bulan, menurut Don, Kemensos melakukan filtrasi data bansos.

"Pemerintah daerah sudah bekerja keras di sistem Ini. Perbaikannya juga 34.751.911 itu, enggak bisa terjadi kalau pemerintah daerah tidak bekerja sama dengan kami dan bekerjasama dengan Dukcapil," ujar Don.

Baca juga: [HOAKS] Aplikasi Pencairan Data Penerima Bansos 2023

Adapun dari sisi penyaluran, Kemensos sudah menyalurkan 98,64 persen bansos kepada penerima pada kuartal I 2023. Sementara bansos yang sudah ditransaksikan mencapai 95 persen.

Menurut Don, realisasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan data salur dan data transaksi bansos.

Ia pun kembali meminta Sri Mulyani menunjuk hidung terduga pelaku yang dianggap memainkan bansos Kemensos.

"Jadi saran saya adalah, kalau memang Bu Menkeu atau siapa pun itu memang punya datanya, tunjuk aja. Supaya tidak terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar," kata Don.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bansos untuk kepentingan politik tertentu.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com