Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Geopolitik Pengaruhi Komoditas Energi, Optimalisasi Gas di Masa Transisi Jadi Kunci

Kompas.com - 14/05/2023, 16:08 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Gejolak geopolitik global dinilai berpengaruh terhadap komoditas energi di Tanah Air. Utamanya, pada sektor minyak dan gas (migas).

Merespons fenomena tersebut, Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Arcandra Tahar mendorong pemerintah untuk mempersiapkan sejumlah upaya guna menghadapi tren gejolak harga komoditas.

Salah satunya, dengan memanfaatkan peluang di masa transisi energi menuju energi terbarukan dengan mengoptimalkan pengelolaan gas bumi.

“Saat ini, Indonesia masih berputar di sektor energi berbasis fosil di mana suatu saat nanti akan (beralih) ke zero emisi. Di antara fosil dan zero emisi, ada di tengah-tengah itu dinamakan transisi,” ujar Arcandra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (14/5/2023)

Pada masa transisi tersebut, lanjut Arcandra, energi fosil dengan dampak emisi paling minimal terhadap lingkungan adalah gas bumi.

Baca juga: PGN Subholding Gas Pertamina Catat Laba Bersih Rp 1,3 Triliun di Kuartal I-2023

Oleh karena itu, menurutnya, gas bumi bisa menjadi energi alternatif selama masa transisi, sebelum nanti benar-benar beralih ke new renewable energy (NRE).

“Gas bumi merupakan salah satu komoditas energi yang ikut berperan dalam menndorong ketahanan energi dalam negeri saat ini. Hal ini berbasis pada Undang-Undang (UU) di mana sumber daya alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Sebab itu, prinsip pengelolaan SDA harus diarahkan pada upaya untuk memperpanjang rantai pengolahan dalam negeri agar kebermanfaatan bagi rakyat semakin besar.

“Gas dapat diolah menjadi liquefied natural gas (LNG) serta petrochemical atau pupuk. Ini rantainya (pengolahan) sudah panjang. Terlebih, petrochemical, produk turunan yang dapat dihasilkan kini semakin banyak. Semakin banyak turunannya, maka harganya akan semakin tinggi dan kebermanfaatannya juga semakin tinggi,” terangnya.

Menurut Arcandra, prinsip tersebut harus kembangkan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Tanah Air kian merata.

Baca juga: Jaga Penyaluran Gas ke PLN Jabar, PGN Sediakan Pasokan Gas 145-170 BBTUD

Di sisi lain, pembangunan industri manufaktur diprediksi meningkat sehingga turut meningkatkan kebutuhan komoditas energi pula.

Pada umumnya, gas dialirkan dengan menggunakan pipa ke industri yang membutuhkan. Selain itu, bisa pula diubah menjadi LNG yang saat ini sudah berfungsi sebagai komoditas dan bisa diperjual belikan.

“Menurut hemat saya, transisi energi, lebih kepada local wisdom. Eropa mati-matian mengoptimalkan energi angin (wind) karena memang (anginnya) kencang di sana. Adapun di Timur Tengah menggunakan matahari. Indonesia, (local wisdom) apa yang dimiliki untuk renewable energy? Dari sisi kebijakan, pemerintah sekarang sudah memikirkan secara matang, termasuk dalam hal pemanfaatan gas di masa transisi,” ujar Arcandra.

Langkah mitigasi

Lebih lanjut, Arcandra menambahkan, kondisi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian juga berpengaruh terhadap harga komoditas energi migas.

Menurutnya, akan ada siklus naik-turun seolah menjadi kepastian, tetapi tingkat akurasinya belum tentu sesuai. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah upaya untuk memitigasi dampak dari ketidakpastian tersebut.

Baca juga: Jalanan di Balikpapan Rusak akibat Proyek Pipa Gas, Humas PGN: Akan Kami Kembalikan Semula

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com