Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi di DPR Dinilai Bisa Jadi Senjata Golkar Lobi Prabowo supaya PKB Melunak

Kompas.com - 12/05/2023, 23:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dinilai mempunyai satu senjata pamungkas sebagai daya tawar untuk bisa bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dihuni oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro, partai berlambang pohon beringin itu bisa menggunakan persentase perolehan suara dan jumlah kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai daya tawar untuk bergabung dengan KKIR.

Hal itu, kata Agung, juga bisa digunakan oleh Golkar sebagai daya tawar dalam perundingan untuk memilih bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung sebagai bakal capres dari KKIR.

"Karena dari sisi suara atau kursi Golkar lebih unggul ketimbang PKB," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: PKB Resisten dengan Ide Airlangga Cawapres Prabowo, Golkar Minta Kesetaraan di Koalisi Besar

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara PKB dalam Pemilu 2019 mencapai 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara.

Dengan perolehan suara itu, PKB mendapatkan 58 kursi (10,09 persen) di DPR dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Sementara itu perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019 mencapai 17,23 juta atau 12,31 persen dari suara sah nasional.

Dengan jumlah suara itu, Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR.

Agung menilai persaingan antara Golkar dan PKB bisa dilerai dengan keputusan politik Prabowo.

Baca juga: PKB dan Golkar Punya Kepentingan Berbeda, Koalisi Besar Dinilai Sulit Terwujud

Akan tetapi, di sisi lain, kata Agung, Golkar saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Apalagi setelah mitra mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Alhasil, kata Agung, pilihan Golkar untuk merapat kepada KKIR dan menyodorkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai kandidat bakal cawapres Prabowo dinilai langkah yang tepat.

Akan tetapi, kata Agung, PKB tentu tidak akan mau begitu saja menyerahkan posisi bakal cawapres karena mereka adalah salah satu partai yang merintis KKIR.

"Pilihan menjadi cawapres Prabowo menjadi pilihan rasional untuk segera dieksekusi. Walaupun PKB dan Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) akan dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau tidak Airlangga sebagai cawapres Prabowo," ujar Agung.

Baca juga: Soal Kemungkinan Anies-Airlangga, Surya Paloh: Golkar Punya Strategi Sendiri

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid yang menjadi utusan tim pemenangan koalisi besar mengatakan, mereka tetap menginginkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dipasangkan dengan Prabowo.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com