PKS Klaim Tempatkan Bacaleg Perempuan dan Milenial di Urutan Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeklaim menempatkan para kader milenial dan perempuannya sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di urutan atas alias dengan nomor urut kecil.

Nomor urut kecil ini selalu menjadi incaran para caleg yang bertarung di setiap edisi pemilu karena dianggap bakal berpengaruh secara psikologis terhadap pemilih, dibandingkan dengan nomor urut besar yang bakal menempatkan mereka di urutan bawah.

"Kami mengakomodir milenial dan bukan di nomor-nomor buncit, tetapi kami menempatkan mereka pada nomor-nomor yang bagus, walaupun itu masih milenial," ungkap Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, ditemui di KPU RI pada Senin (8/5/2023).

Baca juga: PKS Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU Depok, 17 di Antaranya Perempuan

"Demikian juga dengan perempuan," ia menambahkan.

Aboe berharap bahwa dengan konfigurasi demikian, PKS bisa mengirim lebih banyak kader milenial dan perempuan ke parlemen, sehingga representasi mereka di parlemen semakin variatif.

"Nanti keterwakilan kita di DPR RI akan sangat beragam, di mana ada keterwakilan milenial, ada keterwakilan dari perempuan, dan juga dari berbagai elemen-elemen anak bangsa ini," ungkap dia.

Sebagai informasi, PKS menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU RI. PKS mengaku sengaja memilih tanggal hari ini untuk dijadikan momen pendaftaran karena sesuai dengan nomor urut mereka, delapan.

Baca juga: Sempat Diusulkan Jadi Cawapres Anies, Aher Didaftarkan PKS Jadi Bacaleg DPR

Diiringi marching band, sejumlah pejabat elite partai politik berlambang bulan sabit itu memasuki gedung KPU RI sekitar pukul 10.08 WIB untuk menyerahkan dokumen pendaftaran secara resmi.

PKS mengaku memaksimalkan kuota pendaftaran bacaleg DPR RI yang disediakan, yaitu 580 bacaleg di 84 daerah pemilihan (dapil).

Dari jumlah itu, PKS mengeklaim ada 208 bacaleg perempuan atau setara 35,9 persen. Jumlah ini, di atas kertas, lebih tinggi dari kebijakan afirmatif keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemilu.