Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Dinilai Setengah Hati Terima Dukungan Elemen Buruh pada Pilpres 2024

Kompas.com - 03/05/2023, 10:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dinilai setengah hati menerima dukungan elemen buruh pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menanggapi tidak hadirnya Ganjar dalam May Day Fiesta di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023).

Umam menilai gagal hadirnya Ganjar dalam acara tersebut memperlihatkan ada kegamangan pada diri Gubernur Jawa Tengah itu.

"Sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kegamangan Ganjar, antara ingin menerima dukungan organisasi buruh, tapi juga takut terkena blacklist dari kalangan pelaku bisnis dan dunia usaha," ujar Umam kepada Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja tapi Dukung Ganjar, KSPSI: Kenapa Kami Harus Benci Dia?

Di hari yang sama May Day Fiesta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungan faksinya terhadap Ganjar.

Dukungan ini disampaikan Andi ketika hendak bertemu Ganjar di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Kebayoran, Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Umam, dukungan KSPSI terhadap Ganjar akan memberikan insentif elektoral dalam Pilpres 2024.

Sebab, segmen buruh dan pekerja menjadi salah satu elemen masyarakat yang segmentasinya cukup besar.

Baca juga: KSPSI All Out Dukung Ganjar Jadi Capres karena Berani Dialog dengan Buruh

Karena itu, kata dia, siapa pun capres yang bisa memenangkan suara buruh, berpeluang menang.

"Sebab, suara buruh adalah representasi kelompok masyarakat menengah-bawah yang jumlahnya bisa mencapai 70 persen daftar pemilih tetap," ungkap dia.

Meski demikian, Umam menyebut dukungan KSPSI terhadap Ganjar bukan berarti arus besar suara buruh akan benar-benar mendukung Ganjar.

Alasannya tak lain karena terdapat cukup banyak faksi-faksi dalam elemen buruh itu sendiri.

Oleh karena itu, suara buruh berpotensi terbelah.

Baca juga: Usai Peringati May Day, KSPSI dan Partai Buruh Temui Ganjar

Mengingat, Ganjar yang menjadi representasi dari narasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi, berpeluang dibenturkan dengan realitas politik yang menunjukkan kekuatan politik pendukung Ganjar diisi oleh mereka yang selama ini ikut merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terlebih, UU Cipta Kerja selama ini juga dinilai merugikan nasib dan kepentingan buruh serta tenaga kerja di Indonesia.

"Sehingga, dukungan politik KSPSI terhadap kekuatan yang selama ini menyukseskan UU Ciptaker, justru bisa dinilai oleh para buruh di akar rumput sebagai wujud inkonsistensi politik elite yang mengatasnamakan kaum buruh itu sendiri," tegas Umam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com