Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hanif Sofyan
Wiraswasta

Pegiat literasi di walkingbook.org

Jebakan Sandera Masa Lalu dan Polisi yang "Belajar"

Kompas.com - 29/04/2023, 07:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEMAKIN banyak perwira dan anggota Polri yang terjerat kasus, akan membuat anggota Polri lainnya yang selama ini bersimbah kasus akan semakin “belajar” berhati-hati dan lihai agar tak tertangkap. Namun ini “aib”, bukan pembelajaran baik!

Seperti kasus AKBP Achiruddin Hasibuan yang menurut catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hanya memiliki harta Rp 400 jutaan. Sejak dilaporkan pertama 2012 hingga saat ini, jumlahnya tak berkurang dan tak bertambah.

Hal ini justru menunjukkan kejanggalan yang kemudian terindikasi pencucian uang, dengan modus nominee. Nominee menggunakan orang lain untuk menyamarkan kekayaan.

Hal ini kemudian terbukti, kekayaan berupa rumah mewah di kawasan Helvetia dan rumah kost eksklusif, serta beberapa kendaraan mewah seperti dua Rubicon dan Harley Davidson ternyata tidak termasuk dalam daftar LHKPN. Sehingga langsung mengundang kecurigaan yang beralasan.

Setali tiga uang dengan Teddy Minahasa, Jenderal bintang dua polisi yang terlibat kejahatan narkoba dan telah dituntut pidana mati.

Saat ini KPK sedang melakuan investigasi untuk melakukan penelusuran pemblokiran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan putranya, Aditya Hasibuan, yang awalnya dimulai dari kasus penganiayaan seorang mahasiswa.

Achiruddin Hasibuan sebelumnya tercatat sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Sementara Teddy Minahasa dalam persidangan mengaku, sudah jamak anggota Kepolisian menggunakan sabu sitaan untuk kepentingan pribadi.

Belakangan terungkap, rekening Achiruddin Hasibuan ternyata berisi puluhan miliar dan tak terlaporkan dalam LHKPN. Saat ini rekeningnya telah diblokir PPATK setelah terindikasi melakukan pencucian uang.

Puncak gunung es, kejahatan “disembunyikan”?

Agaknya benar kekhawatiran publik bahwa institusi Kepolisian memang telah tercemar limbah korupsi begitu akut.

Dalam ice berg theory atau teori puncak gunung es, Fenomena gunung es (iceberg phenomenon) merujuk pada kondisi penampakan puncak gunung es di atas permukaan air yang sebenarnya merupakan bagian kecil dari bongkahan gunung es di bawah permukaan air yang tidak tampak dan jauh lebih besar.

Beberapa pekan belakangan, instansi Polri sedang jadi sorotan media. Sejak mega kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kekerasan oknum Polisi terhadap seorang mahasiswa, Kapolsek yang memperkosa anak tersangka, Kapolres aniaya anggota, dan termutakhir kasus penganiayaan mahasiswa oleh anak polisi yang melibatkan ayahnya yang seorang perwira menengah.

Rentetan kasus membuat pekerjaan rumah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo makin menumpuk. Pascadilantik, program Polri Presisi mendapat guncangan dari kasus para personelnya, terutama para perwira tinggi yang membenamkan citra institusi.

Menanggapi hal itu, Kapolri segera bertindak dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum terlibat berupa mutasi hingga rencana pembubaran tim kepolisian pemberantasan kejahatan.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan masih buruknya mental kepolisian di Indonesia dan segudang pekerjaan rumah guna memperbaikinya.

Segala upaya memperbaiki citra Polri baik di lapangan maupun melalui media sejatinya akan makin sulit bila eskalasi kasus berbenturan dengan perilaku buruk personel yang seolah “terpelihara” demi nama baik institusi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com