TNI Siaga Tempur di Papua Diduga Tanpa Perintah Presiden, Jokowi Diminta Bertindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi konflik bersenjata di Papua yang semakin memanas.

Ia juga meminta agar Jokowi mengevaluasi langkah Panglima TNI yang menetapkan status siaga tempur di Papua tanpa perintah Jokowi.

"Kami mendesak presiden harus turun tangan langsung harus mengevaluasi mekanisme yang ada di undang-undang, ini tanggung jawab presiden," ujar Isnur dalam webinar, Kamis (20/4/2023).

Menurut dia, tak seharusnya konflik Papua diserahkan kepada Panglima TNI saja.

Baca juga: TNI Operasi Siaga Tempur di Papua, YLBHI: Ilegal jika Tanpa Perintah Presiden

Jokowi sebagai panglima tertinggi dari tiga matra TNI harus mengevaluasi langkah siaga tempur tersebut.

"Orang-orang yang di KSP (Kantor Staf Presiden) harus diberikan data yang benar ada akibat dari pengiriman pasukan yang banyak ini dengan operasi operasi yang dilakukan di sana, apalagi sekarang sudah meningkat pada siaga tempur," imbuh dia.

Menurut Isnur, evaluasi tersebut penting dilakukan karena pengiriman ribuan pasukan TNI ke Papua untuk siaga tempur menyebabkan ketakutan di tengah warga sipil Papua.

"Masyarakat menghadapi ketakutan yang luar biasa menghadapi ancaman yang luar biasa dan banyak kekerasan di mana-mana," kata dia.

Di sisi lain, DPR juga diminta mengevaluasi kebijakan siaga tempur tersebut. Karena hingga saat ini DPR belum terdengar akan melakukan evaluasi langkah militer di Papua itu.

Baca juga: Update Terkini Penyelamatan Pilot Susi Air, 4 Prajurit TNI Gugur, 1 Dalam Pencarian

"Sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana DPR mengevaluasi secara maksimal. Operasi militer yang kita lihat sebagai operasi militer potensial ilegal ini," ucap Isnur.

Diketahui, Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).