Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik Indonesia Menghadapi Ideologi Teroris

Kompas.com - 14/04/2023, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Soekarno dalam arahan dan kuliah pertama di depan para peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) 1 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Mei 1965, menekankan bahwa tatanan demokrasi yang ideal bagi negara berkembang seperti indonesia, adalah yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir masyarakat dan kemampuan nasional yang mampu makin menyejahterakan perekonomian (Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional, penyunting: Ermaya Suradina dan Alex Dinuth, 2001).

Amanat Bung Karno ini mengarahkan pada kebijaksanaan politik yang harus benar-benar ditujukan pada kemampuan mengatasi dan menghilangkan pengaruh-pengaruh ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Semua ini agar kehidupan politik dan kenegaraan didasarkan pada apa yang dipersyaratkan oleh UUD 1945 dan demokrasi yang dirasa paling sesuai.

Dengan begitu kegiatan politik yang tidak sesuai dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila, tidak diberi hak hidup.

Untuk memperoleh ketahanan mental-iedologis ini, perlu ditanamkan kesadaran yang meliputi kesadaran berideologi Pancasila, kesadaran nasional, kesadaran bernegara, dan kesadaran berpolitik.

Hal tersebut semakin relevan dengan kondisi saat ini bahwa santer tersiar kabar kaum fundamentalis, radikalis, dan teroris masuk partai politik.

Dalam kesempatan dialog kebangsaan BNPT, KPU, dan Bawaslu bersama partai politik di Hotel The St. Regis Jakarta, Senin (13/3/2023), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengungkapkan ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik (parpol).

Teroris tampaknya sudah semakin lihai. Semula mereka bergerak menyebarkan bom. Masih segar kita ingat pada tahun 2000 dan tahun 2001, adalah tahun yang mencekam dan berdarah di mana peristiwa bom Bali terjadi.

Aksis terorisme ini mencabik-cabik ketentraman dan merusak kedamaian bangsa Indonesia, demikian mengerikan.

Namun dua dasawarsa lebih peristiwa itu berlalu, masih saja (tanda-tanda) terorisme masih hidup. Kendati demikian berbagai upaya telah ditempuh untuk mencegah dan memberantas terorisme. Antara lain melalui dua pendekatan kebijakan.

Pertama, melalui penegakan hukum agar penanggulangan tindak pidana terorisme dapat ganjaran yang setimpal.

Kedua, pendekatan kebijakan berbasis ideologi. Memang, pemberantasan terorisme di Indonesia harus ditopang oleh kesadaran semua elemen bangsa berperan aktif.

Politik identitas 

Dalam kancah demokrasi, kita diberi tahu: laga persaingan adalah keniscayaan –maka siapa saja boleh masuk, asalkan konstitusional.

Ia sebagai personalitas ataupun partai politik, sudah memastikan identitasnya dan ini praktis penanda konstitusi. Namun identitas dalam laga demokrasi, selalu menyimpan ide –ini menjadi status yang istimewa.

Fenomena ini yang ditilisik oleh Carl Schurz sebagai persamaan hak. Maka, menurut Carl, “dari persamaan hak muncul identitas sebagai kepentingan tertinggi.”

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com