Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Kompas.com - 13/04/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga umum. Kerjasama tersebut sebatas mitra kerja melalui komisi di DPR. 

Komisi di DPR terdiri dari 11 komisi. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya.

Adapun berikut ini merupakan daftar mitra kerja di setiap komisi merangkum dari situs resmi DPR. 

Komisi I

  • Bidang: Pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pertahanan (Kemhan)
    • Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
    • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
    • Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
    • Badan Intelijen Negara (BIN)
    • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
    • Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
    • Badan Keamanan Laut (Bakamla)
    • Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
    • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
    • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
    • Dewan Pers
    • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
    • Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
    • Lembaga Sensor Film (LSF)
    • Perum LKBN Antara

Komisi II

  • Bidang: pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Dalam Negeri RI
    • Kementerian Sekretariat Negara RI
    • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI
    • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
    • Sekretaris Kabinet RI
    • Kantor Staf Presiden (KSP)
    • Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
    • Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU)
    • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
    • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
    • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
    • Ombudsman RI (ORI)
    • Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
    • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    • Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
    • Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP)

Komisi III

  • Bidang: hukum, hak asasi manusia, dan keamanan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Kejaksaan Agung
    • Kepolisian Negara Republik Indonesia
    • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
    • Mahkamah Agung
    • Mahkamah Konstitusi
    • Komisi Yudisial
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
    • Badan Narkotika Nasional (BNN)
    • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
    • Setjen MPR
    • Setjen DPD

Komisi IV

  • Bidang: pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pertanian
    • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    • Kementerian Kelautan dan Perikanan
    • Perum Bulog
    • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Komisi V

  • Bidang: infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    • Kementerian Perhubungan
    • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
    • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

  • Bidang: perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Perdagangan
    • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
    • Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
    • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
    • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
    • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Komisi VII

  • Bidang: energi, riset dan inovasi, serta industri
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    • Kementrian Perindustrian
    • Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
    • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
    • Dewan Energi Nasional (DEN)
    • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Baca juga: Daftar Ketua dan Wakil Ketua Komisi di DPR

Komisi VIII

  • Bidang: agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Agama
    • Kementerian Sosial
    • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    • Badan Amil Zakat Nasional
    • Badan Wakaf Indonesia
    • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
    • Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH)

Komisi IX

  • Bidang: kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Kesehatan
    • Kementerian Ketenagakerjaan
    • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    • Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
    • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Komisi X

  • Bidang: pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
    • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    • Kementerian Pemuda dan Olahraga
    • Perpustakaan Nasional

Komisi XI

  • Bidang: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Keuangan
    • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS)
    • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    • Badan Pusat Statistik (BPS)
    • Sekretariat Jenderal BPK
    • Bank Indonesia (BI)
    • Perbankan
    • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
    • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
    • BUMN (Privatisasi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com