Dugaan Kecurangan Pemilu Mencuat Lagi, DKPP Periksa Kasus di Nias Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 kembali mencuat, setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana perkara nomor 53-PKE-DKPP/III/2023, Senin (10/4/2023).

Total, dalam perkara ini DKPP memeriksa 19 anggota KPU, terdiri dari 7 anggota KPU RI, 7 anggota KPU Sumatera Utara, dan 5 anggota KPU Nias Selatan.

Pengadu yang merupakan warga Nias Selatan yakni Rumusan Laia dan Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili meminta seluruh anggota KPU Nias Selatan diberhentikan, sedangkan anggota KPU RI dan KPU Sumatera Utara diberi peringatan keras.

Mereka menduga, terjadi upaya secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk merekayasa hasil verifikasi faktual perbaikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat keanggotaan untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Bingung Dituduh Lakukan Kecurangan untuk Loloskan PKN dan Garuda di Nias Selatan

Para pengadu menyebut, 5 anggota KPU Nias Selatan sengaja mengubah dan merekayasa data hasil verifikasi faktual keanggotaan PKN dan Partai Garuda pada 8 Desember 2022.

Menurut mereka, mayoritas orang yang terverifikasi di sistem KPU memenuhi syarat sebagai anggota PKN dan Partai Garuda, rupanya tidak mengakui statusnya sebagai anggota kedua partai politik itu ketika ditemui di lapangan.

Orang-orang itu juga disebut telah bersedia mengisi formulir pernyataan bukan anggota partai politik tertentu.

Hitungan para pengadu, hanya ada 6 orang yang memenuhi syarat dari 164 orang yang diverifikasi sebagai anggota PKN di Nias Selatan.

Baca juga: Ketua KPU Nias Selatan Bantah soal Rekayasa Data untuk Loloskan PKN dan Partai Garuda

Pada kasus Partai Garuda, menurut mereka, jumlah anggota yang memenuhi syarat cuma 9 dari total 128 orang yang diverifikasi keanggotaannya.

"Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya PKN dan Partai Garuda tidak dapat dinyatakan lolos oleh Teradu I-V. Namun, Teradu I-V dengan berani melakukan pelanggaran berat dengan merekayasa hasil verifikasi faktual partai politik," kata Zamili di hadapan sidang.

KPU ramai-ramai membantah

Sementara itu, dalam sidang yang sama, Ketua KPU Nias Selatan Repa Duha menegaskan bahwa PKN dan Partai Garuda sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan.

Menurutnya, ada 137 anggota PKN yang memenuhi syarat, dengan rincian 33 orang diverifikasi langsung dan 104 lainnya diverifikasi melalui rekaman video.

Sementara itu, ada 120 anggota Partai Garuda yang dinyatakan memenuhi syarat, dengan rincian 50 orang ditemui langsung, 2 melalui video call, dan 68 melalui rekaman video.

"Berkaitan dengan dalil pengadu yang menyatakan teradu berani melakukan pelanggaran berat dengan merekayasa hasil verifikasi faktual perbaikan adalah tidak benar dan tidak berdasar," kata Repa.

Baca juga: DKPP Diminta Pecat Semua Anggota KPU Nias Selatan soal Dugaan Loloskan PKN dan Garuda

"Sebaliknya pihak pengadu melakukan suatu kesalahan, memberikan informasi yang salah, terkait data sampel verifikasi faktual perbaikan keanggotaan PKN dan Garuda yang tidak sesuai dengan data yang ada dalam Sipol KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga pengaruh mendalilkan bahwa teradu merekayasa hasil verifikasi faktual perbaikan," jelasnya.