JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi mendesak agar Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) melindungi Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
Perlindungan itu dinilai wajib karena Sugeng mendapat ancaman kriminalisasi setelah melaporkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) atau Eddy dalam dugaan kasus korupsi.
"Merujuk pada ketentuan hukum, maka negara melalui LPSK wajib memberikan perlindungan kepada Sugeng Teguh Santoso sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wamenkumham," ujar koordinator koalisi Deolipa Yumara di Kantor LPSK, Senin (10/4/2023).
Baca juga: Kuasa Hukum Ketua IPW Datangi LPSK, Minta Kliennya Dilindungi Usai Laporkan Wamenkumham
Deolipa mengatakan, pelaporan yang dilayangkan Sugeng adalah wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.
Warga negara dinilai memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk memberikan laporan apabila ada pejabat tinggi yang main-main dengan rasuah.
"Pelaporan a quo adalah wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam peran serta pemberantasan korupsi yang diperintahkan oleh undang-undang," kata Deolipa.
Deolipa yang juga kuasa hukum Sugeng mengatakan, telah melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
Hal itu diajukan karena kliennya melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga dilakukan Wamenkumham pada 14 Maret 2021.
Baca juga: Siang Ini, Aspri Wamenkumham Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan terhadap Sugeng IPW
Namun, sehari berselang laporan tersebut, Asisten Pribadi (Aspri) Wamenkumham melaporkan balik Sugeng atas dasar pencemaran nama baik.
"Ketika dia membuat laporan dugaan korupsi tersebut ternyata dilaporkan balik oleh Asprinya Wamenkumham di Mabes Porli tanggal 15 Maret 2023, sehingga ini kami menduga adanya kriminalisasi terhadap bapak Sugeng ini," imbuh dia.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum Sugeng mendatangi LPSK untuk mendapatkan perlindungan agar proses kriminalisasi atas pelapor dugaan kasus korupsi tidak terjadi.
"Tujuannya supaya nanti jangan ada orang atau masyarakat yang melaporkan ke KPK terhadap satu dugaan pidana korupsi kemudian dilaporkan balik oleh orang yang enggak senang terhadap laporan ini," imbuh dia.
Deolipa berharap, agar LPSK mempertimbangkan dengan cermat dan mengabulkan permohonan Sugeng untuk mendapat perlindungan.
"Jadi kami mengajukan untuk di bawah perlindungan LPSK, tujuannya supaya pak Sugeng ini mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK atas laporan yang dia buat di KPK dan atas laporan balik," ucap Deolipa.
Baca juga: KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan IPW terhadap Dugaan Gratifikasi Wamenkumham
"Mudah-mudahan dari LPSK menganalisa ini, bisa menerima laporan yang kami adukan sebagai kuasa hukum," tutur dia.