Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah: PDI-P Agendakan Kerja Sama Politik untuk Bangun Bangsa dan Negara

Kompas.com - 08/04/2023, 21:32 WIB
Inang Sh ,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik kepada partai politik (parpol) di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI-P dalam membangun bangsa dan negara. 

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan pada misi lima tahun ke depan.

Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

“Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

Untuk mewujudkannya, Said menjelaskan bahwa PDI-P tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dilakukan dan dipimpin oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. 

“Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya. 

Adapun kerangka kerja sama politik tersebut, jelas Said, juga tidak membeda-bedakan kelompok koalisi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur (Jatim) itu pun mengajak semua parpol menyambut rencana kerja sama politik yang ditawarkan oleh PDI-P.

Tantangan berbeda tiap periode

Lebih lanjut terkait kerja sama politik, Said menjelaskan bahwa setiap periode pemimpin mempunyai tantangan berbeda. Hal yang sama berlaku bagi capres yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Syarat Capres Partainya Tak Berkaitan dengan Koalisi

“Oleh sebab itu, kerangka pikir kerja sama politiknya harus merujuk pada asumsi-asumsi dari tantangan tersebut. Kemudian, kerangka itu dituangkan dalam kebulatan tekad bekerja sama dengan tujuan menjalankan visi strategis" ujarnya.

Said menyebutkan, PDI-P tidak ingin kerja sama politik yang dijalin hanya bertumpu pada kandidat yang akan diusung. 

“Kalau seperti itu pintu masuknya, maka kerja sama pasti rapuh dan akan rentan konflik di tengah jalan. Kami juga tidak mau masuk dalam arena framing koalisi besar versus PDI-P,” tegasnya. 

Said menegaskan, framing seperti itu tidak elok dan akan membuat suasana politik nasional terkesan baperan.

“Kami juga menyayangkan narasi yang membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI-P. Saat ini ini memang tahun politik, segala cara bisa ditempuh untuk menghancurkan PDI-P yang selama ini memuncaki elektabilitas tinggi versi hasil survei,” terangnya. 

Baca juga: Beri Arahan ke Kader PDI-P, Megawati: Tak Boleh Tenang-tenang, Harus Bergerak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com