Mahfud Md dan Kekuatan Pilar Demokrasi

HARI-hari belakangan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md sedang trending topic terkait pegungkapan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 349 Triliun.

Mahfud Md mengungkap dengan gamblang adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 Triliun di Kementerian Keuangan, pada aparat penegak hukum dan pihak pengusaha swasta, menyusul temuan rekening gendut eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

Tentu saja ucapan Mahfud itu membuat heboh masyarakat, bahkan sempat muncul gerakan boikot pembayaran pajak.

Pada akhirnya Komisi III DPR, seperti kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat hari Selasa (21/3/2023) lalu, memanggil Mahfud ke DPR.

Sempat juga muncul pernyataan anggota Komisi III Benny K Harman (Fraksi Demokrat) bahwa PPATK dan Mahfud punya motif politik yang tidak sehat untuk memojokkan sejumlah tokoh di Kementerian Keuangan.

Dalam konteks ini, tentu saja tudingan terhadap Mahfud tak bisa lepas dari jabatannya sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebagai Sekretaris dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Anggota.

Sebagai akademisi dan politisi, Mahfud sejak dini memang menyadari kekuatan media sebagai pilar keempat, hadir sebagai penyeimbang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sementara media sosial sebagai pilar kelima demokrasi, hadir sebagai instrumen yang paling berpengaruh dalam kehidupan warga masyarakat.

Drama Mahfud

Drama Mahfud sebelum ini terjadi pada saat vonis majelis hakim bagi Richard Eliezer dengan hukuman 18 bulan penjara dan potong masa tahanan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Vonis ini merupakan drama yang penuh dengan suspence, salah satunya tergambar dari “syuting” yang dengan sadar dilakukan Mahfud Md di ruang kerjanya, Rabu (15/2/2023) lalu.

Kenapa saya katakan ini “syuting”, sebab Mahfud sebagai pejabat publik mengunggahnya di media sosial. Langkah itu menjadi semacam “Kantor Berita” bagi sikap Mahfud terhadap vonis Richard. Buktinya beberapa media mengambil pernyataan tersebut sebagai pemberitaan.

Mahfud sejatinya adalah seorang akademisi dan politisi, sangat sadar kekuatan media dalam membangun opini publik.

Kemudian Mahfud juga menyampaikan sikapnya terhadap vonis kepada media, terlepas dari konteks apakah etis atau tidak dalam memengaruhi peradilan terdakwa lain, sebab masih akan berlangsung dalam tingkat banding nantinya.

Seperti kita simak sebelumnya, Mahfud juga dengan sadar “menggunakan” tangan media untuk mengungkap informasi “rahasia” kepada publik ketika kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat, Juli 2023 lalu, bergulir dalam “tarik-menarik” kekuatan faksi dalam internal Polri.

Meskipun sebenarnya Mahfud sebagai Ketua Kompolnas dari unsur Pemerintah RI, atau sebagai Menko Polhukam, bisa menggunakan kewenangannya untuk mendorong secara fungsional agar Polri segera membenahi organisasinya.