Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dodik Harnadi
Dosen

Dosen di STAI Attaqwa Bondowoso; Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Airlangga.

Politik dan Potensi Pembalasan Pendukung Bola

Kompas.com - 03/04/2023, 10:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NARASI sepak bola tidak bisa dilepaskan dari politik menjadi pemenang dalam palagan keriuhan pro kontra terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia.

Upaya beberapa pihak untuk meyakinkan bahwa sepak bola semestinya harus dilepaskan dari politik berakhir antiklimaks dengan keluarnya keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola ini.

Bukan hanya gagal menjadi host, Indonesia hampir pasti gagal berpartisipasi karena status kepesertaannya memang diberikan dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah.

Para politisi dan partai politik yang menyuarakan narasi pertama sebagai alasan menolak Israel sebetulnya perlu waspada. Narasi ini berpotensi menjadi bumerang bagi mereka.

Justru karena sepak bola tidak bisa dilepaskan dari politik, maka gerakan perlawanan politik pendukung bola dalam negeri menjadi mungkin mengarah kepada penyusutan suara elektoral mereka.

Kekuatan pendukung bola

Saat ini sekitar 3 miliar penduduk dunia menyukai sepak bola. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kesebelasan sepak bola tertentu.

Tidak penting seberapa dekat secara fisik dengan tim yang didukung, mereka memegang loyalitas tinggi untuk tetap mendukungnya.

Pendukung sepak bola bukan sebatas faktor komplementer dari sepak bola. Mereka adalah bagian inti dari sepak bola itu sendiri.

Tanpa dukungan pendukung, sepak bola berpotensi mengalami kelesuan. Saat pertandingan tidak bisa disaksikan oleh mereka, pengaruhnya cukup melambatkan denyut nadi sepak bola.

Sepak bola memiliki dunia sendiri dengan otoritas dan teritorialnya yang bahkan bisa memaksa negara-negara di dunia tunduk mematuhi aturan mainnya (rule of the games).

Intervensi negara terhadap ekosistem sepak bola merupakan tindakan yang paling dihindari otoritas sepak bola dunia.

Indonesia pernah mengalami langsung dampak intervensi pemerintah pada dalam kisruh sepak bola nasional 2015 menyebabkan FIFA mengeluarkan sanksi pembekuan kepada otoritas sepak bola nasional PSSI.

Maski sepak bola memiliki mekanismenya sendiri, namun kapitalisasi bola dan fans sepak bola dalam gerakan politik kenyataannya pernah terjadi.

Sepak bola terkadang juga menjadi simbol perlawanan politik, tribalisme, dan propaganda militer. Hal demikian menunjukkan dinamika politik dalam sepak bola (the politics of football) tidak bisa diabaikan (Power, 2020).

Hal ini terjadi karena sepak bola memiliki kekuatan dalam menggerakkan khalayak. Terutama mereka yang mengidentifiksi diri sebagai pendukung sepak bola.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com