Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Puji PT Vale Indonesia yang Perpanjangan Kontraknya Ditolak 3 Gubernur

Kompas.com - 30/03/2023, 16:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo memuji PT Vale Indonesia Tbk usai meninjau lokasi tambang nikel perusahaan tersebut di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (30/3/2023).

Ia memuji PT Vale Indonesia Tbk karena perusahaan tersebut langsung mereklamasi dan merehabilitasi lahan yang sudah ditambang.

"Ini akan saya perintahkan, segera saya perintahkan ke selurruh perusahaan tambang di Indonesia meng-copy, meniru apa yang telah dilakukan PT Vale," kata Jokowi saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea, Luwu Timur, Kamis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Jokowi menuturkan, saat melihat lokasi tambang, ia mendapati perusahaan tersebut telah memperbaiki lahan yang telah ditambang dengan baik.

"Sehingga tidak terjadi kerusakan di Kabupaten Luwu Timur khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar dia.

Ia juga menemukan bahwa PT Vale Indonesia menyiapkan bibit untuk merehabilitasi dan mereklamasi lahan bekas tambang.

Jokowi pun menyebut perusahaan itu memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya lingkungan.

Baca juga: Usaha Vale Indonesia Menuntut Rp 208 Miliar Dana Pensiun Karyawan ke Wanaartha Life

"Ini sangat penting sekali, karena sekali lagi, tambang ini bukan hanya akan kita nikmati tapi harus juga dinikmati anak cucu kita dalam mungkin bentuk yang lain," kata Jokowi.

Seperti diketahui, PT Vale Indonesia sempat menjadi perhatian karena perpanjangan kontraknya ditolak oleh tiga gubernur.

Pada 10 September 2022 lalu, tiga kepala daerah, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyampaikan penolakan itu saat agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI.

Ketiga gubernur kompak menyatakan aspirasi tidak memberikan opsi untuk perpanjangan kontrak pertambangan bagi Vale Indonesia yang akan berakhir pada Desember 2025.

Baca juga: Vale Cabut Gugatan ke Wanaartha Life, Serikat Pekerja Minta Manajemen Tak Lepas Tanggung Jawab

Sejumlah penolakan ini muncul mulai dari kontribusi yang dinilai masih minim, besarnya lahan yang idle atau tidak tergarap, hingga belum diselesaikannya kewajiban terhadap lingkungan hidup.

Merujuk data dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Vale memegang izin Kontrak Karya untuk luasan lahan 118.017 hektare. Kontrak karya ini berlaku sejak 29 Desember 1995 dan akan habis pada 27 Desember 2025 mendatang.

Jokowi sendiri mengaku belum memutuskan soal perpanjangan kotnrak karya tambang untuk PT Vale Indonesia.

"Vale masih dalam proses kalkulasi, dalam proses perhitungan dari kementerian terkait dan segera diumumkan. Kita ingin manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara," kata Jokowi, Rabu (29/3/2023) kemarin.

Baca juga: Vale Indonesia Cabut Gugatan Rp 208,56 Miliar ke Pemilik Wanaartha Life

Adapun Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang diresmikan Jokowi hari ini adalah fasilitas terpadu dari PT Vale, untuk mewujudkan pertambangan terintegrasi, dengan menjaga keanekaragaman hayati.

Dikutip dari Tribunnews.com, taman ini terintegrasi dengan fasilitas pusat pesemaian berkapasitas 750.000 bibit per tahun dan memiliki aboretum dengan koleksi 74 jenis pepohonan lokal dan endemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com