Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit Jadi Kapolda Kalbar Disorot

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai ada permasalahan mendasar dalam promosi Brigjen Pipit Rismanto menjadi Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Brigjen Pipit Rismanto yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dirtipidter Bareskrim) sebagai Kapolda Kalbar menggantikan Irjen Polda Suryanbodo Asmoro.

"Terkait promosi Brigjen Pipit sebagai Kapolda Kalbar, ini malah mengkonfirmasi problem reformasi kultural Polri," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Mutasi Polri: Pipit Rismanto Jadi Kapolda Kalbar, Dirtipidter Bareskrim Dijabat Hersadwi

Posisi Pipit di Dirtipidter Bareskrim akan digantikan oleh Brigjen Hersadwi Rusdiyono. Sebelumnya, Hersadwi menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Menurut Bambang, mutasi itu dilakukan sebelum Pipit menuntaskan peran dan tanggung jawab sebagai seorang personel dalam jabatan, yakni kasus mafia tambang.

"Kasus-kasus tambang illegal dan isu mafia tambang sampai sekarang belum tuntas," ujar Bambang.

Baca juga: Mabes Polri Lengkapi Berkas Perkara Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Karena hal itu, kata Bambang, kerapkali pejabat yang menggantikan harus melanjutkan atau bahkan mengulang penyelidikan yang belum tuntas.

Padahal perkara tambang ilegal yang diduga melibatkan aparat kepolisian masih menjadi persoalan dan disorot banyak pihak.

Baca juga: Menyoal Penangkapan Lagi Aktvis Lingkungan Budi Pego yang Tolak Tambang Emas di Banyuwangi

"Tidak menjadi masalah bila mutasi tersebut karena demosi, yang memang mengharuskan pejabatnya diganti, tetapi ini promosi, yang idealnya diberikan sebagai reward dari kinerja yang baik termasuk menuntaskan sebuah perkara," papar Bambang.