Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui dirinya tak begitu paham ketika awal mengikuti jalannya rapat Komisi III membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikannya ketika baru mendapatkan kesempatan bicara dalam rapat yang dilanjutkan, Rabu (29/3/2023) malam.

"Setelah rapat panjang, saya juga duduk di sini, mendengarkan. Asli ini pak, saya ora mudeng (enggak tahu)," kata Pacul di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi peserta sidang, Rabu malam.

Baca juga: DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

"Jujur, saya ndak ngerti Pak. Ndak mudeng (enggak paham), pak," tambah dia meyakini.

Namun, setelah mengikuti rapat dan melihat dinamika yang ada, Pacul mengaku sedikit demi sedikit paham.

Dia mengaku belajar soal peraturan Undang-Undang hingga duduk persoalan transaksi yang pertama kali diungkapkan oleh Mahfud itu.

"Tapi karena ada dinamika tadi, ada kontradiksi terpaksa duduk, belajar mbaca undang undangnya, mbaca peraturannya, baru kita tahu, oh ini toh masalahnya," imbuh dia.

Baca juga: Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P ini menambahkan, terkait transaksi mencurigakan itu, Komisi III sudah mempersoalkan sejak lama.

Bahkan, persoalan itu juga dibawa dalam grup Whatsapp Komisi III.

Kata Pacul, banyak anggota Dewan yang mengusulkan persoalan ini diselesaikan melalui hak angket dan panitia khusus (Pansus).

"Sampai bingung pak enggak bisa bedain antara angket sama interpelasi," tutur dia.

Pacul mengakui, dirinya memang tak paham soal bidang hukum, terlebih terkait keuangan.

Baca juga: Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Sebab, ia dibesarkan oleh Komisi VII DPR di mana membidangi energi.

"Izin kalau kesimpulan saya salah tolong disalahkan, karena ilmu ini, kalau analisis transaksi keuangan pasti saya bukan jagonya. Kalau urusan krenik krenik pasal hukum, pasti saya bukan jagonya. Saya enggak paham, saya orang lapangan, saya besar di Komisi VII," kata Pacul lagi.