Anggota TGIPF: Sudah Waktunya Jokowi Tuntaskan Penanganan Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap bakal menyisakan warisan buruk seandainya tidak bertindak lebih jauh untuk menghadirkan keadilan bagi keluarga 135 korban tewas dan ratusan orang yang luka dari Tragedi Kanjuruhan.

Sebab, 5 terdakwa kasus ini diputus jauh dari hukuman maksimal. Bahkan, beberapa di antaranya bebas.

"Sudah waktunya presiden ambil bagian untuk kemudian menuntaskan apa yang ia sebut 'nanti akan dijawab lain waktu'," ujar pengamat sepakbola sekaligus anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali, dalam diskusi bertajuk "Mengadili Angin Kanjuruhan", Minggu (26/3/2023).

Ucapan Akmal merujuk pada pernyataan Jokowi pada konferensi pers 9 Februari 2023 lalu. Ketika itu, Kepala Negara ditanya wartawan soal perkembangan pengusutan Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Menakar Vonis Hakim dalam Tragedi Kanjuruhan

Namun, Jokowi justru menjawab "saya jawab di lain waktu". Ia juga menyungging senyum bersama beberapa pejabat yang turut hadir dalam jumpa pers, termasuk di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, sebelum beringsut meninggalkan sesi jumpa pers.

Akmal menilai, kejadian mengecewakan itu saja sudah mencerminkan sikap negara yang tidak berempati terhadap para korban. Kini, sudah waktunya Jokowi menepati ucapannya.

"Ini akan menjadi legacy buruk buat Presiden Jokowi. Akhir jabatannya nanti akan dikenang sebagai presiden yang tidak mampu menuntaskan Tragedi Kanjuruhan," kata Akmal dalam diskusi yang diselenggarakan Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu.

"Pak Jokowi kalau tidak memberi instruksi untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya terkait Kanjuruhan, yang muncul adalah Pak Jokowi akan selalu dikaitkan dengan 135 orang (korban Tragedi Kanjuruhan) yang meninggal dunia," ujarnya lagi.

Baca juga: Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan

Akmal kemudian mendesak agar pemerintah segera mengambil alih kasus ini dan memastikan semua rekomendasi TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD dijalankan sepenuhnya.

Ia mengambil contoh, hingga sekarang, PSSI hanya menjalankan 1 rekomendasi TGIPF yaitu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Padahal, PSSI merupakan organisasi yang diberi paling banyak rekomendasi TGIPF, yaitu 12 butir, setelah Polri dengan 11 butir rekomendasi.

Ditambah lagi, hasil temuan TGIPF selaras dengan temuan lembaga-lembaga lain seperti investigasi Komnas HAM serta badan-badan independen seperti Kontras, yaitu tembakan gas air mata merupakan penyebab utama Tragedi Kanjuruhan.

Oleh karenanya, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang justru menyalahkan angin dalam terjadinya tragedi ini dianggap sangat menyesatkan.

"Di halaman 96 poin aa (laporan TGIPF), pukul 22.09 melalui pengamatan CCTV di scoreboard, tembakan gas air pertama dilakukan petugas keamanan satuan Brimob dari Porong yang berada di sektor ring 1, depan tribun nomor 13 berkali-kali," ujar Akmal.

Baca juga: 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan Divonis Bebas, Ini Kata Polri

"Aparat kemamanan tidak dalam keadaan terancam, namun masih menembakkan gas air matanya tidak ke arah lapangan tapi tribun suporter," katanya lagi.