Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Dinilai "Offside" soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

Kompas.com - 24/03/2023, 11:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dinilai offside atau melewati batas karena menyiratkan dukungan politik buat Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan itu.

Pernyataan Budi Gunawan tersebut dianggap keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

"Jika disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, menurut saya pernyataan itu sebenarnya sudah offside," kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Budi Gunawan karena Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo

Sebagai Kepala BIN, kata Fahmi, Budi Gunawan memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," ujar Fahmi.

Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi Gunawan tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara terhadap Prabowo.

Dia menilai, ucapan Budi merupakan bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.

Baca juga: Kepala BIN Budi Gunawan: Aura Pak Jokowi Sebagian Sudah Pindah ke Pak Prabowo

Masalahnya, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan Budi dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas melakukan propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi, hingga kontraintelijen.

Bisa saja, ucapan Budi itu memunculkan persepsi bahwa jika Prabowo menang Pilpres 2024, ini karena dukungan dan operasi yang dijalankan BIN.

Atau sebaliknya, sangat mungkin muncul dugaan bahwa jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap gagal menjalankan misi.

"Itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih," kata Fahmi.

Bagaimanapun, lanjut Fahmi, kerja BIN umumnya memang di bawah permukaan, senyap, dan rahasia.

Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan. Publik maupun pihak-pihak lainnya pun tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.

"Sulit untuk mengawasi kerja-kerja BIN di bawah permukaan atau yang tidak tampak di mata. Artinya sepanjang tidak ketahuan ya aman-aman saja," ucap Fahmi.

Baca juga: Kritik Budi Gunawan yang Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Nasdem: Kontestasi Urusan Partai, Sadar Diri

Halaman:


Terkini Lainnya

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com