Rapat di Hotel Bintang 5, Firli: Mendukung Ekonomi Masyarakat, Bukan Sok-sokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, pihaknya sengaja menggelar rapat di salah satu hotel bintang lima tersebut.

“Dalam rangka pendukung, penyokong perekonomian masyarakat bukan sok-sokan. Enggak, enggak saatnya lagi kita sok-sokan, murni untuk kepentingan masyarakat,” kata Firli, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Rapat ini turut dihadiri sejumlah lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kepala daerah.

Dalam rapat tersebut, KPK meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023.

Firli mengatakan, selama pandemi Covid-19, tidak sedikit hotel yang tutup sehingga hal itu turut memberikan dampak terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Padahal, karyawan hotel itu memiliki anak, istri, bahkan cucu yang harus dihidupi.

Baca juga: Ketua KPK: Koruptor Begitu Tertangkap Tak Ada yang Menolong, Besuk Saja Enggak

Ia berdalih, keputusan memilih hotel bintang lima sebagai lokasi rapat koordinasi salah satunya bertujuan untuk memberi sedikit andil kepada negara dan masyarakat.

“Supaya belanja masyarakat bisa meningkat, karena itu kita adakan kegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Firli merasa perlu menjelaskan alasan pihaknya memilih hotel bintang lima sebagai lokasi rapat koordinasi karena mungkin akan menjadi ditanyakan oleh pihak lain.

“Siapa tau nanti kan nanya kan, lho KPK sekarang acaranya di hotel ya, siapa tahu Bu ya, dua tahun Pak hotel tutup, Pak,” tutur Firli.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Teman Rafael Alun, Dewas Diminta Terus Pantau

Sebelumnya, KPK menggelar rapat koordinasi kegiatan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh, dan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.

Acara tersebut juga dihadiri gubernur hingga bupati dan wali kota dari berbagai daerah.