Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Larang Kepala Daerah Sengaja Timbun APBD di Bank

Kompas.com - 21/03/2023, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah tidak dengan sengaja mengendapkan atau menimbun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di bank.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro saat mewakili Mendagri menyampaikan sambutan pada acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi pemerintahan daerah yang digelar di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

"Pak Mendagri meminta agar kepala daerah tidak dengan sengaja mengendapkan uang di bank. Jadi mohon tidak dengan sengaja. Tapi deposito boleh. Tapi jangan sengaja mengendapkan uang deposito," ujar Suhajar.

Baca juga: KPK Koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kemendagri untuk Evaluasi BUMN dan BUMD yang Tak Sehat

"Jika uang tidak berputar, pada saat uang tidak berputar maka fungsi APBD sebagai insentif perekonomian tidak berjalan," lanjutnya.

Suhajar menjelaskan, produk domestik regional bruto Indonesia mencapai Rp 19 triliun per tahun.

Sementara itu, jumlah total APBD dari seluruh daerah di Indonesia hampir Rp 1,2 triliun.

Di sisi lain, besaran APBN lebih dari Rp 3 triliun. Selain itu ada investasi sebesar Rp 1,2 triliun.

Baca juga: Baru 46,54 Persen Pejabat Kemendagri Lapor LHKPN, Tito Perintahkan Sekjen dan Irjen Turun Tangan

"Jadi sesungguhnya uang yang ada di pemerintah itu Rp 3 triliun lebih ditambah Rp 1,2 triliun (APBD). Tetapi (APBD) Rp 1,2 triliun itu pun hampir 40 persen transfer pusat," ungkap Suhajar.

"Jadi sesungguhnya negara dan daerah hanya mengelola uang plus minus Rp 4 triliun," katanya.

Akan tetapi, lanjut Suhajar, besaran produk domestik regional bruto daerah bisa berlipat empat kali dari APBD.

Kondisi yang sama juga terjadi dengan produk domestik bruto negara yang jumlahnya Rp 11 triliun.

Baca juga: 53,46 Persen Pejabat Kemendagri Belum Lapor LHKPN

"Ini yang harusnya kita sadari bahwa menggerakkan sektor swasta adalah untuk memajukan pembangunan. Sehingga Mendagri berpesan betul agar ini jadi perhatian kita semua," tambah Suhajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com